REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Gaung perjuangan nasib buruh masih saja bergema. Pada puncak peringatan Hari Buruh se-Dunia atau Mau Day, 1 Mei, kemarin, masih saja diwarnai aktivitas kaum pekerja di sejumlah daerah.
Ratusan buruh bersama aktivis mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berkoalisi. Mereka menggelar aksi di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Hanya saja, aksi unjukrasa di sini kurang mendapat sambutan meriah, baik dari kalangan buruh sendiri maupun orang kampus.
Kendati sepi dari dukungan massa, peserta unjukrasa May Day masih memperjuangkan kepedulian perlindungan dan kesejahteraan buruh. Momentum Hari Buruh se-dunia masih dianggap relevan untuk menyuarakan penegakkan harkat dan martabat kaum buruh. ''Selama ini hak-hak kita dikebiri melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pengusaha semata,'' teriak Imam Santoso, seorang pengunjukrasa.
Masih menurut Imam, ''regulasi berbagai kebijakan pemerintah yang dirasa tak menguntungkan kesejahteraan kaum buruh, akan tetap dikontrol untuk perlu menjadi perhatian bersama. Belum lagi upah buruh rendah, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pengusaha, serta sistem kerja kontrak yang membuat masa depan buruh dirundung kecemasan, terus kita perjuangkan''.
Semantara, peringatan Hari Buruh se-Dunia berlangsung marak di Kabupaten Boyolali. Ribuan kaum buruh di sana antusias memperjuangkan nasib akan kesejahteraan hidup. ''Saudara-saudaraku, semua kaum buruh kali ini merefleksikan perjuangan hak-haknya untuk menuju kehidupan burh yang sejahtera dan layak demi kemanusiaan,'' ujar seorang orator lantang.
Menurut Budi Santoso, salah seorang buruh pabrik tekstil di Boyolali, apabila dilihat dari dinamika perburuhan masih banyak permasalahan buruh yang belum terselesaikan hingga detik inipun. Seperti, fenomena buruh kontrak, Banyak perusahaan ramai-ramai merekrut tenaga kerja kontrak. Padahal, dalam undang-undang karyawan kontrak berlaku bagi perusahan yang baru berdiri, atau masih taraf ujicoba untuk proses produksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika