REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kalangan Partai Demokrat mulai resah dengan mulai melebarnya kasus penyuapan wisma atlet Sea Games. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan membantah jika partainya tersebut terlibat secara struktural dalam skandal wisma itu. Apalagi jika dikatakan hasil proyek akan dipakai buat dana kegiatan partai.
"Kalau memang ada yang terlibat harus dijelaskan, tapi tidak ada dari partai saya jamin itu, kalau kebetulan ada oknum itu pasti atas nama pribadi," ujarnya, di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (29/4).
Dijelaskan Syarief penggalangan dana buat partainya itu berdasarkan kontribusi dari anggota. Saat ini Demokrat memiliki 148 anggota DPR. Semuanya memberikan kontribusi secara langsung. "Itu baru DPR belum lagi di DPRD seluruh indonesia, belum lagi anggota kita, kan jumlahnya luar biasa banyaknya," katanya menjelaskan.
Sementara pada level menteri sumbangan tetap diberikan walau jumlahnya tidak sebesar Anggota DPR. "Menteri kan gajinya kecil, cuma Rp 19 juta (per bulan), DPR itu kan Rp 52 juta, jadi berbeda. Tapi ya kalau saya dasarnya kan pengusaha jadi, adalah celengan untuk bantu-bantu partai," jelasnya yang juga menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu.
Sumbangan yang diberikan dari Menteri, menurut Syarief bukanlah berasal dari program kementerian. Mengingat ada pertanggungjawaban dari setiap anggaran yang dikucurkan. "Bagaimana mungkin pertanggungjawabannya kan harus aktual, kalau mau menerapkan gitu zaman sekarang kan nggak mungkin, sekarang kan era transparan," bebernya.
Dalam kasus ini, lanjut Syarief, pihaknya menyerahkan semua ke penegak hukum. "Kita serahkan ke penegak hukumlah kalau belum proses hukum berjalan sudah ada komentar miring kan namanya berburuk sangka," tuturnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya Mirdo Rosalina Manulang yang diperiksa oleh KPK atas dugaan keterlibatannnya dalam kasus penyuapan Wisma Atlete Sea Games adalah staff bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Walaupun dalam kesaksiannya Nazarudin membantah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika