REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan, mendesak pemerintah segera bertindak tegas dengan radikalisme NII yang akhir-akhir ini berkembang. Sikap tegas, kata Amidhan, supaya tidak semakin membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Sebenarnya lokasi-lokasi, tempatnya dan siapa yang bertanggung jawab, pemerintah sudah tahu," kata Ketua MUI Amidhan dalam diskusi di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis.
Diskusi mingguan bertema "Radikalisme berkedok agama, ancaman untuk NKRI" menghadirkan pembicara Ketua MUI Amidh, an, anggota wakil komisi I F-PDI-PTubagus Hasanudin, anggota komis I F-Hanura Dr Susaningtyas Kertopati dan Ketua "Moderate Muslim Society" Zuhairi Musrawi.
Amidhan juga menyinggung menjelaskan bahwa berbagai peristiwa kekerasan seperti di Cikeusik, Temanggung sesuatu yang sengaja dibuat untuk menyudutkan umat Islam.
Menyangkut NII, Amidhan menjelaskan bahwa tahun 2005 MUI pernah melakukan penelitian di pondok pesantren Al-Zaytun. Hasil penelitian MUI tambah Amidhan, menemukan adanya dua entitas. Pertama, Al-Zaytun itu sendiri dan KW9.
"Di sana (Al-Zaytun) ada lingkar luar dan ada lingkar dalam," ucap Amidhan, mengungkapkan. Amidhan menjelaskan bahwa yang berada di lingkar dalam itulah yang ajarannya aneh, dan ada kemungkinan adanya hubungannya dengan NII, maupun KW9.
"Hasil penelitian ini sudah MUI sampaikan ke Depdiknas dan Mabes Polri. Aparat tahu sekali, intelijen juga tahu. Kami tahu itu, tapi itu bukan domain otoritas kita. Makanya kita serahkan ke keamanan," kata Amidhan, menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika