REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah segera melakukan review terhadap besaran dana pensiun. Hal itu dilakukan agar pensiunan bisa lebih mudah mendapat haknya. Review bukan berarti diarahkan pada pengurangan dana pensiun, tapi dalam bentuk pengelolaan yang lebih baik.
"Fiscal space kita tidak cukup besar, sehingga harus di-manage dengan baik. Oleh karena itu, review mengenai program pensiun dan tunjangan hari tua itu harus dilakukan," kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Kementerian Keuangan, Rabu (20/4).
Di tempat itu, Anny menyaksikan penandatanganan kerjasama antara PT Taspen dengan PT Bank Rakyat Indonesia dalam penyediaan fasilitas pembayaran tabungan hari tua, tabungan hari tua multiguna dan pensiun dari rekening. BRI mengelola 759.500 penerima dana pensiun atau 34,52 persen dari 2,2 juta penerima dana pensiun.
Terkait review atas besaran dana pensiun, Anny menambahkan, "Kita tidak bicara mengurangi program, kita menata kembali supaya pensiunan juga lebih baik mendapatkan haknya, tapi beban di APBN bisa kita jaga pada tingkat yang manageable," kata Anny.
Menurut dia, dana pensiun meningkat disebabkan beberapa hal. "Meningkat karena jumlah PNS tinggi. Kedua, gaji pokoknya meningkat, kan pensiun dihitung dari gaji pokok, sehingga itu juga mempengaruhi yang harus disiapkan di APBN," ujar Anny menjelaskan.
Alokasi dana pensiun pada 2011 sebesar Rp 50 triliun. Jumlah itu akan meningkat sangat besar dalam 10 tahun ke depan. Menurut Anny, saat ini mulai terjadi masalah pembayaran tabungan hari tua pensiunan karena gaji pokok PNS naik lebih cepat dibanding kenaikan iuran yang dibayar PNS.
Sementara, Direktur Utama Taspen Agus Haryanto mengatakan, Taspen pada 2010 meraup laba bersih Rp 581,2 miliar atau naik 73,34 persen dibanding 2009. Aset dan likuiditas Taspen juga mengalami kenaikan pada 2010 menjadi Rp 77,2 triliun atau naik 27,32 persen dari 2009.
Ikuti Whatsapp Channel Republika