REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Protes dari PKS mengenai rencana kontrak koalisi baru berlanjut. PKS meminta agar Presiden ikut turun tangan dan membicarakan kebijakannya kepada partai koalisi, terutama terkait dengan kebijakan yang akan diambilnya.
“Tidak boleh ada yang ditutupi dari kebijakan itu. Sehingga partai koalisi paham apa maunya pemerintah,” kata Anggota Fraksi PKS Nasir Jamil saat ditemui pada Jumat, (8/4).
Menurutnya, kontrak koalisi yang ada saat ini seharusnya tak perlu diubah karena dinilai sudah cukup bagus. Yang diperlukan adalah impelementasi kontrak tersebut. “Bukan menolak, tapi meminta pertimbangan kepada partai koalisi terutama PD agar butir kesepakatan yang dulu dibuat lebih bagus dengan diimplementasikan,” katanya.