REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan tidak dilibatkannya PKS dalam menyusun kontrak baru koalisi karena di dalam koalisi diinginkan adanya perubahan peran antara sesama peserta partai koalisi.

"Sebagai perubahan peran itu, jatah menteri PKS akan dikurangi. Juga dipastikan akan ada pergantian menteri," katanya di sela-sela acara diskusi bertajuk "Indonesia dan Turki: Pelajaran Demokrasi Dua Bangsa" di Jakarta, Kamis.

Ketika ditanya isi kontrak baru koalisi, Ulil enggan menjelaskan lebih lanjut. Menurut Ulil, soal perombakan kabinet akan dilakukan setelah kontrak baru sudah final dan ditanda tangani peserta partai koalisi. "Redesain kontrak politik, baru ada pergantian menteri. Saya tidak bisa bercerita banyak," katanya.

Lebih lanjut Ulil menjelaskan, redesain politik perlu dilakukan untuk mengamankan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai akhir masa jabatannya 2014.

Demokrat, tambahnya, tidak ingin lagi ada gonjang-ganjing di DPR yang mengancam pada pemakzulan seperti pada kasus hak angket mafia pajak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika