REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Ja'far menegaskan bahwa pada dasarnya PKB siap menandatangani kontrak baru koalisi partai politik pendukung pemerintahan. Namun, kata Marwan di Gedung DPR di Senayan Jakarta, Rabu, pihaknya hingga saat ini belum menerima draf kontrak baru tersebut. "PKB siap saja mendatangani kontrak baru koalisi. Kalau disodori kontrak, siap ditandatangani tapi barang ini belum ada," katanya.
Marwan mengaku tidak mengetahui jika ada kontrak baru koalisi sebab yang ada adalah Presiden SBY baru sebatas mengumpulkan para ketua umum partai-partai koalisi. "Ketum-ketum itu baru dikumpulkan untuk membahas kontrak koalisi tapi belum ada yang konkret," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Mohammad Jafar Hafsah mengatakan, partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono siap menandatangani kontrak koalisi yang sudah diperbarui. "Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah siap menandatangani kontrak koalisi," katanya.
Jafar menambahkan, dalam kontrak koalisi yang sudah diperbarui itu, hal-hal yang strategis akan dibahas bersama di setgab dan diputuskan bersama. "Kalau ada yang tidak melakukan, itu adalah melanggar," katanya.
Sedangkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengungkapkan bahwa pihaknya menolak adanya kontrak politik baru bagi anggota koalisi pendukung pemerintahan yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab). Menurut dia, kontrak baru politik tidak diperlukan sebab kontrak yang sudah ada saat ini telah memadai. Selain itu, jika dilakukan perubahan, hal ini justru bisa menimbulkan permasalahan baru. "Apalagi kalau niat atau itikad untuk merombak klausul tersebut, untuk menyeragamkan pandangan politik semua partai. Ini akan berimplikasi besar," ujar Priyo.
Penasehat Fraksi Partai Golkar DPR ini menambahkan, akibat dari penyeragaman pandangan politik yang dibuat dalam kontrak baru itu akan membuat demokrasi Indonesia seperti sunyi. "Parlemen kita akan mandul. Persoalan bangsa ini akan diselesaikan setengah kamar, diselesaikan setgab. Apa jadinya nanti, pasti 'suwung' (sepi). Penyelesaian setengah kamar itu yang tidak diinginkan oleh Golkar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika