REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tudingan melakukan kebohongan publik yang dilontarkan anggota DPR RI Periode 2004-2009 dinilai Ketua DPR, Marzuki Alie sebagai tuduhan yang tidak melihat fakta. Politisi Demokrat ini tetap berpegangan pada Rencana Strategis dan APBN yang disahkan anggota DPR periode sebelumnya.

"Saya tidak mau berpolemik dengan orang yang tidak mau melihat fakta," tegas Marzuki Alie usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/4).

Faktanya, tandas Marzuki, pada APBN 2010 yang ditetapkan pada akhir 2009, tercantum anggaran sekitar Rp 600 miliar untuk pembangunan gedung baru. "Dan siapa yang menetapkan anggaran 2010? Coba tanya pada mereka sendiri," tambah Marzuki.

Senin (4/4) kemarin, tiga anggota DPR periode 2004-2009, yaitu Darul Siska (F-PG), Alvin Lie (F-PAN), dan Eva Kusuma Sundari (F-PDIP) menyatakan Ketua DPR Marzuki Alie melakukan kebohongan publik. Ketiganya menyatakan, dewan di periode mereka tidak pernah merencanakan pembangunan gedung baru.

Ketiganya pernah tergabung dalam Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI yang beranggotakan 21 orang dari 10 fraksi. Menanggapi tudingan tersebut, Marzuki Alie mengungkit keberadaan anggaran pembangunan gedung baru pada APBN 2010, desain yang sudah siap serta sejumlah biaya yang telah dikeluarkan sebelum dirinya mulai menjabat sebagai Ketua DPR. "Jawaban saya satu, tanya mereka,!" katanya menegaskan.

Marzuki menyatakan tidak mungkin dirinya memengaruhi 560 anggota DPR hanya untuk membangun gedung baru. Persetujuan pembangunan gedung baru, Marzuki mengingatkan, dilakukan melalui rapat paripurna, dan karena itu hanya dapat dibatalkan dengan cara yang sama. "Penolakan fraksi itu disampaikan di rapat, bukan di media. Kalau di media itu panggung politik untuk berbicara dalam rangka citra," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh, pihak lain yang dianggap tahu banyak mengenai ihwal rencana pembangunan gedung baru, menolak untuk menjelaskan secara rinci mengenai polemik yang menimpa pimpinan DPR. "Jangan saya sendiri, saya tidak mengerti, ada kontraktor, ada perencana. Jangan sekarang," tolak Nining saat mendamping Marzuki keluar dari ruang sidang paripurna.

Sebelumnya Marzuki dan Nining didebat di luar ruang sidang oleh politisi Hanura, Akbar Faisal yang mempertanyakan informasi mengenai siapa yang sesungguhnya merencanakan pembangunan gedung 36 lantai tersebut. Saat Nining memberitahu bahwa akan terdapat kamar tidur untuk anggota DPR beristirahat, Akbar pun langsung membalas, "Cabut kasur itu, kalau kamar kecil dalam ruang kerja, iya, saya butuh," jawab Akbar.

Akbar meminta Nining segera memberikan informasi resmi yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat seputar gedung baru. "Jangan kita anggota DPR digebukin begini, kasihan anggota DPR yang masih mau bekerja dengan baik," kata politisi asal Hanura ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika