REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat melakukan somasi terbuka kepada pimpinan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Presiden, Menteri Keuangan, dan Pimpinan Fraksi DPR. Somasi tersebut ditujukan sebagai respon atas rencana pembangunan gedung baru DPR.
"Dengan ini kami mensomir secara terbuka pimpinan DPR, Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh anggota badan urusan rumah tangga, presiden, menkeu dan pimpinan fraksi DPR agar dalam tenggang waktu 7x24 jam sejak somasi dibacakan untuk melakukan tindakan konkrit," kata Sekretaris Jenderal Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Gunawan, dalam jumpa pers Koalisi LSM di Bakoel Koffie, Ahad (3/4).
Tindakan konkrit yang dimaksud adalah membatalkan rencana pembangunan gedung dan proses tender, serta menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Anggota Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat, Janses E Sihaloho, mengatakan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak ada itikad baik dari pimpinan DPR, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
"Kami akan mengajukan gugatan warga negara dan legal standing sebagai gugatan gabungan antara warga negara dan lembaga," katanya.
Anggota Tim Advokasi, Ridwan Darmawan, mengatakan persetujuan pembangunan gedung DPR merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori melanggar hukum penguasa dalam pasal 1365 KUHPerdata. Ia pun memaparkan beberapa alasan terkait hal tersebut, seperti pelanggaran hak subjektif rakyat berupa hilangnya hak konstitusional seperti kedaulatan rakyat atas anggaran. "Hak budget DPR ini disalahgunakan oleh DPR untukkepentingan pribadi anggota dan fraksi DPR saja," katanya.
DPR yang memiliki fungsi anggaran agar belanja negara efisien pun, tambahnya, justru tidak menjadi lokomotif dalam melakukan penghematan anggaran. Hal itu juga bertentangan dengan kewajiban DPR dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Sementara presiden dan Menkeu yang memegang kekuasaan pemerintahan juga bertnaggungjawab terhadap pembangunan gedung DPR yang menghambur-hamburkan keuangan negara," ujarnya.
Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat merupakan organisasi masyarakat dari IHCS, Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan ALternatif, Perkumpulan Inisiatif, Fitra, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika