REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Langkah penjatahan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol volume pengeluaran agar tak melebihi kuota 38,5 juta kilo liter dinilai salah besar. Pasalnya kebijakan itu memberatkan masyarakat, khususnya kalangan menengah bawah.
‘’Penjatahan BBM mampu mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi nasional,’’ ungkap pengamat perminyakan Kurtubi ketika dihubungi Republika, Sabtu (2/4). Menurut Kurtubi, pengguna premium memang berasal dari kalangan pengguna kendaraan pribadi, baik motor maupun kendaraan roda empat akan tetapi bukan semuanya orang kalangan menengah atas.
Justru kendaraan pelat hitam ini yang digunakan sebagai sarana mencari nafkah, baik yang arahnya menuju kantor atau menuju pasar. ‘’Kita lihat banyak kendaraan pelat hitam yang digunakan untuk usaha mandiri, seperti mengantar barang dan mengantar sayur mayur,’’ ucapnya.
Sehingga dengan menjatah pengeluaran premium bagi kendaraan pribadi yang dianggap Pemerintah pengguna terbesar premium, bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena para pencari nafkah tersebut harus mengeluarkan uang lebih besar misalnya untuk membeli BBM. Sedangkan Indonesia sejauh ini pertumbuhan ekonominya masih ditopang kelompok usaha kecil dan menengah ini.
Contohnya, jika dijatah 20 liter penggunaan premium perbulan , akan tetapi pengguna motor, misalnya menghabiskan 35 liter perbulan, maka pengguna motor tersebut harus membeli pertamax sebanyak 15 liter. Maka ia akan mengeluarkan uang lebih karena harga pertamax hampir dua kali lipat harga premium.
Hanya saja Kurtubi mengakui tahun ini bisa jadi akan ada kenaikan jumlah penggunaan premium. Jika tahun 2010, pemakaian premium sebesar kurang lebih 25 juta kilo liter, akan tetapi tahun ini ia memperkirakan kenaikan sebesar 26 juta kilo liter. ‘’Untuk penggunaan pertamax masih relatif kecil, yaitu sebesar 4 juta liter tahun 2010,’’ ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika