REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Beredar kabar draf kontrak baru koalisi sudah keluar. Tapi partai dalam koalisi mengaku belum tahu, meskipun mengakui evaluasi koalisi telah dilakukan melalui pertemuan dengan pimpinan partai.
"Saya belum tahu soal kontrak baru. Tapi pimpinan koalisi sudah mengantongi hasil evaluasi," kata Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopha, Jumat (1/4). Hasil evaluasi, ujar dia, dirangkum dari pertemuan pimpinan partai politik.
"Semua partai koalisi sudah dipanggil. Demokrat, Golkar, PKB, PPP, PAN. Kalau PKS saya tidak tahu (sudah dipanggil atau belum)," ujar Saan. Posisi partainya sendiri, kata dia, tinggal menunggu hasil evaluasi pimpinan koalisi sembari berharap yang terbaik.
Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKB Marwan Ja'far juga mengaku belum tahu soal sudah adanya draf kontrak baru koalisi. Senada dengan Saan, dia memperkirakan draf kontrak baru hanya dibahas di tingkat ketua umum partai dalam koalisi.
Namun Marwan menginformasikan ada undangan pertemuan koalisi yang kemudian dibatalkan. "Harusnya malam ini ada rapat, tapi lalu dibatalkan," ujar dia, Jumat (1/4). Sementara pertemuan rutin koalisi biasanya digelar setiap Rabu.
Wacana kontrak baru koalisi mencuat menyusul 'drama' angket pajak, yang gagal terbentuk dengan kemenangan dua suara kubu mayoritas partai koalisi. PKS -anggota koalisi juga- yang mendorong angket, disebut sebagai anak nakal dan harus mendapat sanksi. Dukungan PKS terhadap angket skandal bank Century dan deretan 'dosa' politik partai ini pun diungkit.
Beberapa usulan perubahan kontrak pun bermunculan. Salah satunya adalah sanksi penggusuran dari kabinet, untuk partai yang dianggap melanggar kontrak koalisi.
PKS menyatakan mengambil sikap menunggu. "Sampai sekarang belum ada pertemuan PKS dengan SBY," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Jumat (1/4).
Dalam beragam kesempatan, tokoh teras partai ini senada mengatakan hanya akan peduli pada isu kontrak baru dan konsekuensinya, bila SBY sendiri yang menyampaikan. Namun, Kamis (31/3), PKS menggelar rapat struktur utama partai ini, dengan agenda koalisi di dalamnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika