REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Meski meredup gemanya, kisruh koalisi masih menyisakan pekerjaan rumah. Salah satunya adalah janji pertemuan SBY dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkait evaluasi koalisi dan wacana pembaruan kontrak politik. Kisruh terakhir koalisi dinilai bermula dari tudingan bahwa PKS berperan sebagai ‘anak nakal’ dalam koalisi.
“Sikap PKS (soal wacana kontrak baru koalisi) masih akan menunggu realisasi pertemuan dan pembicaraan Ketua Majelis Syuro PKS (Hilmi Aminudin, red) dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (SBY,red),’’ kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Jumat (1/4). Sebelumnya, ujar dia, ada informasi bahwa SBY akan menjadwalkan pertemuan dengan Hilmi.
“Sampai sekarang belum ada kepastian realisasinya,” kata Luthfi. Pertemuan itu menjadi penentu sikap yang akan diambil PKS. Karena kebijakan –termasuk soal koalisi- di PKS diputuskan oleh Hilmi, ujar Luthfi, setelah dibahas bersama Majelis Syuro. Sehingga, tambah dia, wacana pembaruan kontrak politik dalam dokumen kode etik koalisi baru akan mendapat ‘pintu masuk’ jika pertemuan ini terealisasi.
Sementara, Hilmi berpendapat sebenarnya muatan kontrak politik yang saat ini ada masih memadai. “Sudah bagus. Tinggal selesaikan problem implementasinya saja,’’ kata dia.
Sebelumnya Sekjen PKS Anis Matta mengatakan bahwa PKS tidak tahu-menahu ada pertemuan ataupun pembahasan kontrak baru koalisi. Dia juga menegaskan partainya tidak gentar dengan ancaman digusur dari koalisi ataupun kabinet. Tapi, kata dia, selama belum ada pernyataan dari SBY – baik sebagai Presiden maupun sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat alias pimpinan koalisi – maka PKS tidak akan mendahului langkah. “Baru akan kami anggap, kalau yang bicara adalah SBY sendiri,’’ kata dia.
Anis juga mengatakan bahwa beragam kasus yang ‘menyerang’ PKS belakangan ini pun terlalu kental muatan politik. “Upaya untuk menekan pimpinan PKS, yang ujungnya adalah reshuffle,’’ kata dia, Jumat (1/4). Skenario dari ‘serbuan’ kasus PKS belakangan ini, sebut dia, adalah menjatuhkan citra pimpinan PKS, memutus aliran dana, dan sebagai langkah terakhir adalah menggusur PKS dari kabinet maupun koalisi.
PKS, Kamis (31/3) malam, menggelar rapat koordinasi dewan pmpinan pusat, dewan syariah pusat, dan majelis pertimbangan partai. Rapat langsung dipimpin Hilmi, dan baru usai Jumat (1/4) dini hari. Topik rapat adalah dinamika persoalan nasional di bidang ekonomi, hukum dan politik. Masalah koalisi menjadi salah satu topik utama dari rapat yang digelar di padepokan Madani - training center PKS – di Lembang, Bandung Barat, ini.
Dalam pertemuan tersebut, PKS juga memperkirakan ‘suhu’ Indonesia akan memanas pada 2011. Pemicunya adalah tekanan ekonomi di tengah ketidakpastian hukum dan keriuhan dinamika politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika