REPUBLIKA.CO.ID, Partai Amanat Nasional kurang sependapat dengan pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa pembangunan gedung baru DPR hanya bisa dihentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Aburizal Bakrie. Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan persoalan pembangunan gedung baru seharusnya diselesaikan internal DPR.

"Yang selesaikan teman-teman DPR, itu cukup lah," katanya menegaskan di Gedung DPR, Kamis (31/3).

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, meminta agar rencana pembangunan Gedung DPR RI ditunda. Untuk menunda itu, JK mengatakan hanya bisa dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Sekretariat Gabungan, Aburizal Bakrie.

"Semua ini (penundaan pembangungan gedung) cuma dua yang bisa melakukan. Begitu Pak SBY dan Ical mengatakan tidak. Ya tidak," ungkap JK di Jakarta, Rabu (30/3).

Menurut JK, dua simbol kekuatan pada pemerintah dan parlemen tersebut pasti ditaati oleh semua anggota DPR. JK mengungkapkan jika DPR memaksakan untuk membangun gedung baru, dapat membuat anggota DPR terlena. "Nanti keenakan anggota DPR-nya tidur nanti. Soalnya disitu ada tempat tidur," jelasnya.

Bahkan, JK mengungkapkan anggota DPR sebenarnya tidak membutuhkan banyak tempat di dalam DPR. Pasalnya, tutur JK, DPR tidak melaksanakan rapat budget, legislasi, atau anggaran dalam waktu bersamaan. "Banyak negara menjalankan tugas parlemen tidak di dalam," tuturnya.

Untuk itu, JK mengimbau agar DPR seharusnya meniru sifat kemajuan parlemen di negara maju, bukan gedungnya. Menurut JK, pembangunan tersebut harus ditunda sampai Indonesia dapat membangun sekolah-sekolah dan jalan yang baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika