REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Salah satu ormas pendukung SBY, Benteng Kedaulatan (BK), meminta agar Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera mengusut kebenaran adanya isu Dewan Revolusi. Dewan Revolusi merupakan sebutan nama lembaga persekongkolan antara sejumlah pensiunan jenderal dengan ormas Islam untuk melemahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Isu Dewan Revolusi mencuat pertama kali melalui kantor berita Al-Jazeera yang bermarkas di Qatar. Ketua Umum Benteng Kedaulatan, Farhan Effendy, mengatakan, isu Dewan Revolusi berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan politik yang mampu berdampak pada segi ekonomi, sosial, dan pertahanan.
"Karenanya ini harus diusut, BIN dan Polri harus menyelesaikan isu ini," kata Farhan di Jakarta, Ahad (27/3).
Dia melanjutkan, isu Dewan Revolusi sengaja dimunculkan sejumlah pihak yang menginginkan kemunduran demokrasi Indonesia. Penghembusan isu tidak dilatarbelakangi alasan buruknya kinerja pemerintah dan lemahnya pemerintahan saat ini.
"Saya menduga isu ini lahir dari kegenitan para elit politik yang tidak memilik nalar sehat, tidak kritis dan kekanak-kanakan," imbuh Farhan
Farhan pun tak percaya jika Dewan Revolusi yang disebut-sebut merupakan kumpulan para pensiunan jenderal mempunyai agenda menggulingkan pemerintahan SBY. Kendati pun benar ada kumpulan 'jenderal sakit hati" terhadap SBY, namun Farhan yakin para jenderal tersebut akan berdiri di atas kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kalau hanya kecewa terhadap pemerintahan kemudian memutuskan kudeta, itu saya sudah pasti bukan kelasnya jenderal. Bagaimanapun jenderal pasti akan memikirkan NKRI daripada nafsu pribadi atau kelompok," tandas Farhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
