REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketidakhadiran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam dialog di Kementerian Agama beberapa waktu lalu membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) geram. Oleh karena itu, Dewan meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat melakukan tindakan tegas terkait dengan keberadaan Ahmadiyah di Indonesia.

Apalagi, Ahmadiyah sudah tidak mau berdialog dengan pemerintah. “Presiden harus tegas saja membubarkan kalau mereka sudah tidak mau dialog,” kata anggota DPR asal Fraksi PPP, Wan Abu Bakar, di Jakarta, Jumat (25/3).

Penolakan Ahmadiyah untuk berdialog itu dianggap tidak menghargai itikad baik pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. "Kemarin kan pemerintah sudah ajak dialog, kenapa tidak mau? Mungkin mereka sudah menganggap paling benar sehingga tidak mau hadir berdialog,” ujarnya.

Abu Bakar menilai JAI menolak dialog lantaran mereka menyadari bahwa agama yang mereka anut bertentangan dengan Islam. “Mungkin mereka tidak hadir karena khawatir argumen mereka kalah. Mereka kan juga hanya hanya sempalan di Indonesia,” jelasnya.

Abu Bakar menilai adanya alasan dari JAI jika tempat dialog tidak netral itu merupakan alasan yang tidak masuk akal. Pasalnya, Kantor Kementerian Agama merupakan tempat semua warga tanpa melihat identitas agama dan ras apapun. Selain itu, dialog dengan Ahmadiyah di manapun dilaksanakannya itu mesti butuh pengawalan serius. "Kan tujuannya untuk menghindari terjadinya aksi tindak kekerasan yang tidak diinginkan," bebernya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika