REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Di tengah kontroversi gedung baru DPR yang senilai 1,2 triluin rupiah, kalangan DPR mengkritik biaya yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyewa gedung atau properti pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri. Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Syahfan Badri Sampurno, Jum’at (18/3), mengatakan biaya tersebut terlalu besar dan tidak efektif.

Ia menanggapi pernyataan kemenlu bahwa saat ini terdapat 109 gedung KBRI di luar negeri yang masih berstatus sewa dengan biaya sekitar 150 miliar rupiah pada tahun anggaran 2010, yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (14/3).

Anggota Badan Anggaran F-PKS ini mendukung inisiatif Kemenlu untuk membeli beberapa gedung KBRI di negara-negara yang sedang mengalami kelesuan ekonomi dengan harga properti mengalami penurunan. Ia mengingatkan agar pembelian gedung KBRI itu di negara-negara yang banyak WNI-nya, seperti TKI, pelajar, dan lain-lain.

“Hemat saya pembelian fasilitas gedung KBRI jauh lebih menguntungkan ketimbang biaya penyewaan. Selain bisa menjadi aset-aset negara, juga bisa menghindari pemborosan dan tentu dapat menghemat dana Negara,” ujar Syahfan dalam sebuah pernyataan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika