REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pihak Istana Kepresidenan tidak akan memberikan tanggapan lagi soal pemberitaan tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dimuat dua media cetak Australia bersumber dari Wikileaks.
Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga usai rapat kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, menyatakan, penjelasan soal berita itu sudah dianggap cukup dan karena itu diharapkan masyarakat tidak lagi menggunjingkan persoalan tersebut.
"Semua pemberitaan tentang dua berita itu cukup karena tidak dimaksudkan ini menjadi suatu kehebohan tersendiri. Semua penjelasan dan klarifikasi dianggap cukup," ujarnya.
Pemerintah dan aparat birokrasi negara, jelas Daniel, untuk saat ini tidak akan memberikan keterangan tambahan soal tanggapan tentang pemberitaan yang menyudutkan Presiden Yudhoyono itu.
Untuk itu, Daniel berharap masyarakat juga bisa mengakhiri polemik pemberitaan bersumber dari nota diplomasi antara Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta dan Washington yang menggambarkan Presiden Yudhoyono berperilaku koruptif serta menyalahgunakan kekuasaan.
"Jadi semua hal yang berkaitan dengan itu untuk sementara, sekali lagi dianggap cukup dan berharap masyarakat juga dapat mengakhiri kehebohan dan polemiknya. Dari pemerintah, dari birokrasi negara, untuk sementara tidak akan ada keterangan tambahan," tutur Daniel.
Dalam pengantar sebelum memulai rapat kabinet di Istana Bogor, Senin, Presiden memang menganggap cukup polemik tentang pemberitaan di The Age dan Sydney Morning Herald.
Meski demikian, Presiden juga mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya akan menggunakan hak untuk mendapatkan keadilan. Namun, Presiden tidak menyebutkan langkah apa yang akan diambil untuk mendapatkan keadilan itu.
Ia hanya mengatakan tentunya nanti akan terlihat siapa yang benar-benar berdemokrasi dan siapa yang tidak, serta siapa yang main tuduh dan main hakim sendiri dalam diplomasi dan pemberitaan di media massa.
Daniel menolak untuk menyebutkan langkah yang akan diambil Presiden Yudhoyono untuk mendapatkan keadilan. Menurut dia, suatu saat Presiden sendiri yang akan menjelaskan hal tersebut.
"Pada saatnya akan dijelaskan sendiri. Akan ada saat di mana ada penjelasan Presiden," ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto yang mengaku tidak tahu mengenai langkah yang direncanakan Presiden. Menurut dia, sampai saat ini pun Presiden belum mendiskusikan hal tersebut. "Tidak ada diskusi soal itu. Tanya ke Presiden, itu haknya Presiden," ujar Djoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika