REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dan menganggapnya kurang logis. Partai Gerindra pun merasa diberikan harapan semu mengenai pelibatan partainya dalam pemerintahan.
"(Seperti) Dikeret dan dilipat, dikeret dan dilipat. Kita sudah tahu tidak akan terjadi reshuffle dalam waktu dekat," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang ditemui di sela-sela pernikahan Din Syamsuddin di Kantor Pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Ahad (13/3).
Namun begitu ia membantah jika partainya dikecewakan akibat pernyataan Presiden SBY yang tidak akan melakukan reshuffle. Ia juga membantah jika ada komunikasi politik antara Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Presiden SBY, melalui telepon seluler maupun komunikasi langsung.
Ia menambahkan, jika partainya memahami pernyataan SBY bahwa tidak ada reshufle dalam waktu dekat. Ia mengimbau, alangkah baiknya jika SBY dan kekuatan politik lainnya berkonsentrasi untuk kepentingan masyarakat. "Jangan sampai (isu) reshuffle dibikin menjadi ancaman politik (untuk partai koalisi," tegasnya.
Mengenai suara Partai Gerindra yang diberikan Partai Demokrat dalam hak angket, menurutnya hal tersebut anggap saja sebagai bentuk dukungan atau sedekah politik kepada Partai Demokrat. Keputusan tersebut, kelitnya, tanpa mengharapkan embel-embel politik.
"Tidak merasa dikadalin (SBY). (Tapi) Jangan ganggu-ganggu atau (meng)undang-undang kita lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra menolak hak angket mafia pajak di DPR dan berkilah tidak adanya 'deal' politik dengan pemerintah. Pasalnya saat itu partai oposisi lainnya seperti PDI Perjuangan dan Hanura mendukung hak angket.
Dengan aksi menolak hak angket, Gerindra pun diisukan telah menyiapkan dua atau tiga orangnya untuk mengisi pemerintahan yang dikabarkan akan mengalami reshuffle. Namun keinginan itu kandas setelah Presiden SBY menegaskan tidak akan ada reshuffle dan menganggapnya tidak logis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika