REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mulai kewalahan menangani 129 orang pengungsi Rohingya. "Meski kita tidak bisa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan untuk membantu pengungsi, namun jika terus menerus begini, kita tak sanggup karena tidak memiliki anggaran untuk itu," kata wakil gubernur Aceh, Muhammad Nazar, di Banda Aceh, Senin (7/3).

Kondisi itu disampaikan menanggapi sebanyak 129 warga Rohingya yang sudah dua pekan lebih ditampung di Aceh setelah mereka terdampar di perairan laut kawasan tersebut.

Muhammad Nazar menjelaskan telah menyampaikan masalah pengungsi Rohingya ke Kementerian Polhukam, Kehakiman dan HAM serta Luar Negeri RI di Jakarta. "Kami telah menyampaikannya ke pusat agar segera membangun langkah diplomatik dengan negara asal etnis Rohingya," tegasnya.

Aceh, ujarnya kini sedang membangun. Bukan berarti mengabaikan kemanusian, namun imbuhnya, Aceh tidak punya anggaran dan waktu untuk menangani secara teknis masalah pengungsi itu

Informasi yang diperoleh, Wagub menyebutkan bahwa etnis Rohingya itu tak memiliki tujuan utama. ke Aceh. Mereka ingin mencari pekerjaan di Malaysia namun mereka terdampar di perairan Aceh.

Penangganan 129 pengungsi asing itu adalah kewenangan Pemerintah Pusat. "Karenanya kami berharap anggaran untuk pengungsi asing itu agar dialokasikan dari APBN," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Wilmar Sayuti, menyebutkan status kewarganegaraan 129 manusia perahu yang ditampung di kompleks Pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar, hingga kini belum jelas.

"Hasil pemeriksaan, tidak ada dokumen imigrasi yang mereka kantongi. Mereka mengaku berasal dari Suku Rohingya," katanya. Suku Rohingya berasal dari Asia Selatan, antara Bangladesh dan Myanmar. Namun, kata Wilmar, kedua negara itu juga tidak mengakui kewarganegaraan mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika