REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kondisi internal koalisi yang tidak stabil dinilai membutuhkan pembaruan kontrak politik untuk disepekati. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa menyatakan, diperlukan adanya desain ulang terkait koalisi.
Menurut Hatta, format dan kontrak koalisi baru perlu dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi soal koalisi baik di pemerintahan maupun di parlemen, agar kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan. "Harus ada satu kontrak baru di Sekretariat Gabungan (Setgab). Sebab, kalau tidak nanti pemahaman kita akan koalisi jadi kabur, untuk apa," bebernya kepada wartawan di DPR, Jumat (4/3).
Menteri Koordinator Perekonomian ini juga menyampaikan, jika dirinya sampai saat ini tidak mengetahui apakah Gerindra dan PDI Perjuangan akan masuk dalam gerbong SBY. Dirinya mengakui, pembicaraan di level elit belum sampai ke situ.
"Pak SBY belum mengambil keputusan apapun. Saya tidak mau berspekulasi macam-macam. Kita tentu menginginkan koalisi solid, kuat. Karena kita ingin pemerintahan ini efektif dan sukses," tukasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika