REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Partai Demokrat begitu bersemangat untuk dilakukannya perombakan (reshuffle) kabinet dengan mengamputasi menteri dari anggota koalisi yang suka berseberangan sikap, yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dari luar koalisi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengaku mendapat apresiasi dan ditawari posisi menteri, buah dari sikapnya yang ikut menolak Hak Angket Mafia Pajak DPR. Bagaimana sikap Gerindra terhadap tawaran menggiurkan tersebut? Berikut wawancara dengan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani:
Penolakan Gerindra terhadap angket mafia pajak berbuah tawaran gabung dalam koalisi?
Kita tidak ada deal dengan Demokrat atau berpikir kemungkinan akan masuk koalisi. Anggaplah keputusan kita dalam paripurna DPR itu memberikan makan siang gratis. Setelah itu, kok Demokrat merasa nyaman, lalu menawarkan itu (masuk koalisi). Kita berpikir, apa yang bisa kita perbuat? Kita tidak mengejar jabatan ini dan itu.
Bagaimana kepastian Gerindra masuk dalam koalisi?
Pembicaraan ke arah itu sudah mengerucut. Masalahnya, kalau mengambil bagian di koalisi, ingin keberadaan kita memberikan nilai tambah. Kita tidak hanya menggenapkan atau mengganjilkan jumlah dan tidak memberi perubahan apa-apa dari masa pemerintahan yang hanya tinggal tiga setengah tahun ini.
Sebaliknya, opsi tidak mengambil bagian dari koalisi, juga kita pikirkan. Tiga setengah tahun ini kan yang tersisa efektif itu 2,5 tahun. Apa yang bisa kita berbuat? Karena itu, ini masih jadi perbincangan di internal kita.
Kabarnya Gerindra di tawari posisi menteri?
Itu saya benarkan. Tapi tadi (soal dua opsi), itu adalah sikap dan pandangan kita.
Benarkah ada kadernya yang tidak mendapatkan posisi, kemudian terjadi perpecahan internal?
Ada seperti itu, kawan kawan yang tidak masuk ada. Tapi, ini masih wacana. Ini sudah kita sampaikan beberapa catatan atau prasyarat kita.
Kementerian seperti apa yang diminta?
Portofolionya belum jelas. Belum tahu yang mau ditawarkan
Apakah pertemuan dengan kubu Presiden SBY sudah dilakukan?
Minggu kemarin sudah omong-omong. Hasilnya itu.
Bagaimana tanggapan anggota koalisi yang lain terhadap bergabungnya Gerindra?
Saya tidak tahu. Kita tidak mau ke-ge-eran, ini kan hak prerogatif presiden. Presiden mau angkat siapa. Lalu dengan anggota koalisi yang lain, saya tidak tahu, itu mekanisme internal koalisilah.
Kalaupun harus bergabung dalam koalisi, apa yang membuat Gerindra ingin bergabung?
Ada yang ingin kita sumbangkan bagi kebaikan bangsa. Kalau hal ini tidak dapat persetujuan yang bahurekso (penguasanya), ya sudah. Buat Gerindra berada di dalam maupun di luar pemerintah, sama saja.
Di luar kekuasan berarti tugas kita mengontrol agar pemerintahan lebih efektif. Kalau di dalam, bagaimana kita bisa efektif, bagaimana untuk (membangun) demokrasi. Cuma beda peran saja, yang satu mengeritik, yang satu dikritik.
Kontribusi apa yang dipikirkan Gerindra dengan masuk koalisi pemerintahan?
Kita berpikir apa yang bisa dilakukan perbaikan dan perubahan dengan cepat, karena jumlah anggota DPR kita tidak banyak. Jadi, kami menyampaikan catatan terkait dengan masalah pembangunan selama ini. Termasuk pikiran kita tentang jalan keluar terhadap masalah tersebut.
Misalnya tentang arah pembangunan, yang terlalu kuat pada kemauan pasar. Negara harus lebih kuat lagi di dalam mengambil peran di dalam proses pembangunan dengan cara memberdayakan BUMN sebagai pilar penting dari pergerakan pertumbuhan ekonomi kita.
Kemudian memaksimalkan sumber daya alam kita untuk pemanfaatan yang sebesar-sebesarnya bagi pembangunan rakyat. Apakah mungkin misalnya produksi alam kita tidak dimasukan atau dijual ke luar negeri, tapi untuk bahan bakar pabrik pupuk kita? Pupuk itu bisa dihasilkan untuk petani, ketersediaan pupuk yang memadai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika