REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kekuatan koalisi yang kini ada seharusnya dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat, dan bukannya terus menerus dipergunakan untuk melakukan manuver politik. Sebab, koalisi yang kini ada merupakan kekuatan dahsyat dengan 74 persen suara. “Nanti prediksi saya tidak ada koalisi sebesar ini lagi,” kata Menkominfo Tifatul Sembiring, di Kantor Presiden, Selasa (1/3).

Hal ini dinyatakan dirinya, sebab isu perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat, berhembus semakin kuat. Hal itu, disebabkan oleh sikap PKS dan Golkar yang mengusulkan adanya hak angket mafia perpajakan. Sikap tersebut berlawanan dengan sikap Partai Demokrat yang menolak hak angket.

Terkait hal ini, Tifatul mengungkap bahwa dirinya merasa perbedaan sikap tersebut harus diperbaiki lagi kedepannya. “Ada atau tidak ada PKS disana (dalam koalisi), komunikasi harus diperbaiki sebab di negara ini tidak ada kekuatan yang dominan di atas 50 persen. Bahkan ke teman-teman PKS saya katakan, (jika) bisa meraih diatas 50 persen harus tetap berkoalisi,” ujar dia.

Jadi, kata dia, siapapun yang berkuasa harus menjalin koalisi intensif kalau tidak salah paham terus. Apalagi, buat dia, warga Indonesia ini memiliki potensi salah paham yang tinggi. Sebab, terdiri dari suku-suku yang berbeda, partai yang berbeda. Maka, menurutnya, hal-hal semacam hak angket tersebut, harus kerap dikomunikasikan di dalam koalisi.

Hal ini dianggap sebagai cara penyelesaian masalah, jika terjadi perbedaan cara pandang terhadap sesuatu hal, yang terdapat di dalamm koalisi. “Jadi nanti pernyataan yang keluar dari koalisi, hanya satu suara saja,” tutur Tifatul.

Maka kejadian di parlemen, yang mengakibatkan perbedaan pendapat di antara fraksi itu, tidak perlu terjadi. “Dikomunikasikan lah, jangan kekuatan sebesar ini tidak dikonsolidasikan, saya sering mengatakan itu tanda tak bersyukur,” tutup Tifatul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika