REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berkeyakinan kuat tak akan tergeser dari Kabinet maupun dari koalisi partai pendukung Pemerintah. Kontrak politik permanen mereka dengan Presiden SBY menjadi dasar keyakinan.

“Kontrak politik kami itu permanen sampai akhir masa jabatan SBY. Kami juga bukan partai yang tidak taat azas,’’ kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Jumat (25/2). Dia juga menegaskan bahwa PKS konsisten dengan kesepakatan yang sudah dibuat.

Jika polemik yang mempersoalkan keberadaan PKS di koalisi adalah usulan angket anti-mafia pajak, Luthfi mengatakan justru yang mengajak PKS mendukung usulan itu adalah Partai Demokrat. PKS bersedia ikut mengajukan usulan angket tersebut karena dinilai sejalan dengan kontrak politik yang sudah dibuat dengan SBY. “Yaitu menciptakan Pemerintahan yang bersih,’’ kata dia.

Namun ketika di ujung usulan angket PKS diminta menarik dukungan – juga – oleh Partai Demokrat, menurutnya hal ini sudah tak lagi sesuai dengan kontrak. ‘’Karena itu yang tetap kami ikuti adalah ajakan yang pertama yang sesuai dengan Pak SBY. Tapi (ajakan) mundur itu bukan (seperti kemauan) SBY,’’ tegas dia.

Luthfi mengatakan komunikasi PKS dengan SBY berlangsung sangat intensif.  Karena itu PKS percaya SBY tidak akan begitu saja percaya dengan laporan orang-orang di sekitarnya. “Kami intensif komunikasi. Kesepahaman kami sangat tinggi,’’ tegas dia.

Terkait permintaan Partai Demokrat agar PKS keluar dari koalisi, Luthfi menanggapinya dingin. ‘’Sepanjang bukan SBY yang meminta, sikap kami akan tetap sesuai kontrak (politik dengan SBY),’’ tegas dia.

Jika SBY sampai meminta PKS keluar koalisi, menurut Luthfi hal itu adalah kewenangan SBY. ‘’Yang jelas kami tak akan meminta (keluar dari koalisi),’’ ujar dia. Dan PKS, tambah dia, tetap yakin SBY tidak salah paham dengan sikap PKS di usulan angket anti-mafia pajak.

Tetapi, kata Luthfi, berperan dalam pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat memang tidak harus selalu selalu dengan bergabung ke Pemerintahan. Setiap warga negara pun, ujar dia,  bisa berperan dan bisa jadi melebihi kemampuan Pemerintah.

Menurut Luthfi berada di dalam Pemerintahan atau di luar Pemerintahan adalah pilihan ‘lapangan’ bekerja untuk rakyat. ‘’(Tapi) kami tak akan meminta (keluar dari koalisi) dan tak akan mendengar selain jika SBY yang bicara sendiri (mengeluarkan PKS dari koalisi),’’ tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika