REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Fraksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Marwan Jafar menilai koalisi partai politik pendukung pemerintah saat ini tidak solid dan inefisien.
Oleh karena itu, kata Marwan di Jakarta, Kamis, pimpinan koalisi diharapkan bisa bersikap tegas agar pembatasan antara koalisi dan oposisi menjadi jelas. Tidak seperti saat ini, partai-partai koalisi bisa bersikap seperti halnya partai oposisi.
Dikatakannya, partai-partai yang saat ini "menumpang" dalam kendaraan koalisi seharusnya juga sadar bahwa jika mereka sudah tidak bisa duduk dalam satu kendaraan yang menuju satu tujuan, maka sebaiknya turun dari kendaraan tersebut dan mencari kendaraan lain untuk mencapai tujuannya.
"Ibarat naik bus 'kan sudah ada arah, trayek, dan tujuannya. Penumpang yang mau pindah arah dari arah dan trayek bus yang sudah ditetapkan, ya, turun cari kendaraan lain," katanya.
Bukan sebaliknya, memaksakan bus dan supir yang mengusai bus untuk mengikuti tujuan mereka karena penumpang lain pasti marah dan berteriak. "Supir bus juga harus bisa menurunkan penumpang yang mengganggu penumpang lainnya," katanya.
Analis politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muchtadi mengatakan, akar permasalahan perseteruan antara pemerintah dan DPR adalah akibat tidak kompatibelnya sistem presidensial yang dengan sitem multipartai.
"Ini membuat dunia politik selalu tidak pernah sepi dari kegaduhan. Pemerintah yang terpilih secara langsung dengan DPR yang juga dipilih secara langsung pun terpecah," ujar Burhanudin.
Dikatakannya, dengan multipartai, maka tidak pernah terbangun pemerintahan minimal dan selalu membutuhkan pemerintahan koalisi. Idealnya, koalisi terbangun berlandaskan kesamaan ideologi, namun hal itu tidak terjadi di Indonesia
"Koalisi yang terbangun yang seharusnya dilandasi oleh ideologi juga tidak terjadi, karena koalisi itu hanyalah koalisi murahan yang hanya mengejar rente dari jabatan-jabatan politik yang diduduki kader-kader partai anggota koalisi," katanya.
Karena itu, menurut Burhan, setiap presiden tidak akan bisa menjamin dirinya mendapatkan dukungan penuh dalam setiap langkah dan keputusannya. "Kalau tidak ada penyesuaian sistem, maka yang akan terjadi kegaduhan dan hiruk pikuk seperti yang terjadi dalam beberapa pansus angket akan terus terjadi," katanya.
Menurut Burhanuddin, perombakan kabinet tidak akan banyak berpengaruh, dan presiden akan terus mendapatkan masalah yang sama. Dikatakannya, Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik pendukung pemerintah gagal melakukan fungsinya. "Setgab telah gagal, tapi bukan hanya kesalahan Setgab, tapi lebih utama adalah karena sistem yang tidak jelas seperti ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika