REPUBLIKA.CO.ID,SERANG--Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan di era demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang tidak baik ancam-mengancam. "Tidak baik ancam-mengancam begitu," kata Aburizal Bakrie kepada wartawan menanggapi polemik ancaman Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada sejumlah media massa, usai panen raya Program Demplot Pupuk Organik Biodekomposer di Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, Rabu.
Ical yakin Dipo Alam tidak bermaksud menyampaikan ancaman sekeras itu. Ia justru menduga Dipo Alam hanya selip lidah saja. "Saya kira itu selip 'of the tongue'," katanya, seraya menilai ancaman tidak cocok di zaman sekarang. Sementara itu, Komisi II DPR RI menyayangkan pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengancam memboikot dengan tidak memberi akses informasi dan iklan kepada media massa yang pemberitaannya mengkritisi pemerintah.
"Pernyataan bapak mengenai boikot media massa adalah suatu hal yang aneh, karena media massa adalah salah satu pilar demokrasi di Indonesia," kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin di Jakarta, Rabu. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di Gedung DPR RI, Jakarta.
Menurut Nurul Arifin, apa yang dikatakan Dipo Alam soal boikot media massa adalah tidak lazim karena dilakkan oleh instrumen pemerintah. Pemberitaan media massa yang mengkritisi pemerintah, menurut dia, merupakan kritik membangun sebagai kontrol sosial, kenapa pemerintah malah marah.
"Bersyukur masih ada media massa yang kritis. Bagi saya media massa adalah institusi yang dipercaya publik," katanya. Ia juga mengkritisi pernyataan Dipo Alam yang seolah-olah memprosisikan diri sebagai juru bicara Presiden.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menegaskan tidak benar jika dirinya ingin membungkam kebebasan pers dan membungkam demokrasi. "Sekarang banyak media massa yang menjelek-jelekkan pemerintah. Saya tidak mengatakan mengkritik pemerintah, karena menjelek-jelekkan pemerintah berbeda dengan mengkritik pemerintah," katanya.
Menurut dia, pemerintah tidak anti kritik, pemerintah bisa menerima kritik dari siapapun. Dipo Alam mengatakan dirinya sudah mempelajari Undang-Undang (UU) No.40/1999 tentang Pers, UU No.3/2002 tentang Penyiaran, serta kode etik jurnalistik, meskipun hanya sebagian. Wartawan dalam menjalankan tugasnya, kata dia, selalu menguji informasi dan menyajikan berita secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas-asas praduga tidak bersalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika