REPUBLIKA.CO.ID,PALU--Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ali Hardi Kiai Demak mengatakan krisis politik di Tunisia tidak boleh terjadi di Indonesia dengan mengulang kembali peristiwa 1998. Ali Hardi pada pembukaan Musyawarah Wilayah VII PPP Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu, Senin sore mengatakan, pengaruh dunia global rentan melanda Indonesia antara lain karena masih tingginya angka kemiskinan di tanah air.
"Kalau kita mengacu standar PBB, angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 100 juta orang. Angka ini cukup tinggi," kata Ali. Kemiskinan tersebut kata Ali, bisa saja menjadi pemicu munculnya krisis politik di tanah air sehingga peran partai politik ikut menentukan.
Dalam situasi krisis kata dia, tidak boleh lagi terjadi peristiwa tahun 1998 yang menggulingkan sistem pemerintahan dari era orde baru ke era reformasi. Dia mengatakan, partai politik berkepentingan terhadap kekuasaan negara. Oleh sebab itu kata dia, PPP harus memberikan peran politiknya dalam negara.
PPP kata Ali Hardi akan mempertimbangkan kembali keputusan politiknya terhadap kepentingan penegakan hukum terutama berkaitan dengan mafia pajak. Mafia pajak sudah masuk dalam ranah politik sehingga PPP perlu mempertimbangkan keputusannya di DPR. Pada Muswil VII PPP Sulteng, Ali Hardi mengingatkan kepada seluruh kader PPP agar PPP tidak sekadar melihat rumah politiknya sendiri, tetapi juga harus melihat keluar. Melihat erkembangan konstituen yang sudah maju. "PPP jangan hanya memperhatikan konstituen tradisional tetapi harus melihat konstituen secara luas," kata Ali Hardi.
Sementara itu Ketua Wilayah PPP, Haelani Umar mengatakan, selama tiga tahun periode kepengurusannya lebih banyak mengurus konflik internal di kabupaten. Konflik tersebut kata dia, banyak menghabiskan energi termasuk materi. Dia mengatakan, periode kepengurusannya yang hanya mampu meraih dua kursi di DPR Provinsi pada Pemilu 2009 tidak saja terjadi di Sulteng tetapi hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
