REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Pemerintah mengancam akan melibas siapapun orang yang menghambat pembangunan ekonomi. Hal ini masih terkait dengan teguran Presiden SBY kepada pihak-pihak, baik dari pemda maupun investor yang menghambat rencana percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia.

"Tadi pak Hatta kemukakan dan presiden telah kemukakan siapa yang menghambat, kalau di birokrasi pemerintah mudah. Bila eselon 2 eselon 1 menghambat itu urusan saya. Saya tegur eselon 1, kalau mereka pensiun saya tidak akan perpanjang. Kalau mereka hambat terus kita libas," kata Menteri Sekretaris Kabinet, Dipo Alam usai rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin (21/2).

Begitu juga dengan pejabat BUMN yang menghambat. Berkaitan dengan daerah, dia mengatakan memang pemerintah pusat tidak punya kewenangan memecat Gubernur dan kepala daerah. Namun, dia menyatakan ada mekanisme tersendiri dalam mengingatkan mereka.

Dipo juga meminta pers mengawasi mereka yang menghambat pembangunan di pusat dan daerah. Dia bahkan mengaku siap menghadapi pihak yang menimbulkan gonjang-ganjing politik. "Jika ada gonjang ganjing, investor tidak akan jadi, baik swasta, asing dan dalam negeri," ujarnya.

Karenanya, Dipo berharap agar media bersama pemerintah demi kelancaran perekonomian kita. Dipo bahkan menyitir pernyataan Amien Rais, yang dinilainya sangat jempolan. "Beliau mengatakan dua tiga hari yang lalu ervolusi spt di mesir tidak perlu. Tidak perlu ada revolusi, kalau terus ada gonjng-ganjing begini, investor tidak jadi datang," tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika