REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Dipo Alam berharap para menteri kabinet Indonesia Bersatu II bisa lebih tanggap menghadapi berbagai isu hangat yang tengah mengemuka di publik.
Dalam wawancara di rumah dinasnya di Jakarta, Sabtu, Dipo Alam mengatakan, Sekretaris Kabinet yang salah satu tugasnya mengatur manajemen Kabinet Indonesia Bersatu II itu berharap para menteri bisa merespon wacana politik maupun berbagai isu yang mengarah kepada gerakan politik.
Sebagai Seskab, selama ini Dipo mengingatkan para menteri untuk cepat menanggapi berbagai isu yang berada di bawah tanggung jawab dan otoritasnya. Namun, menurut dia, ada saja para menteri dari kalangan profesional maupun dari partai politik koalisi yang masih kurang sigap dalam memberi penjelasan kepada publik.
Dipo mencontohkan klarifikasi dari Kementerian Perdagangan yang baru keluar dua pekan setelah publik disajikan berita tentang pertanyaan lagu ciptaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam tes masuk calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perdagangan.
"Apa salahnya sih minta maaf bahwa itu tidak ada arahan dari SBY, tidak ada suruhan dari SBY, ini baru keluar dua minggu kemudian dari Sekjennya," ujarnya.
Ia juga mencontohkan penjelasan yang baru keluar dua pekan setelah isu penjualan perdana saham PT Krakatau Steel yang dibeli oleh keluarga Presiden Yudhoyono dan beberapa petinggi Partai Demokrat.
"Tidak ada penjelasan yang jelas hingga dua minggu. Ini bagian saya yang meng'oprak-oprak'. Sebagai contoh ketika buku SBY, kan saya juga cepat turun dan akhirnya Mendiknas relatif cepat turun untuk menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dan tidak ada keinginan atau peran dari SBY," tuturnya.
Meski demikian, Dipo menilai kelambanan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu untuk menanggapi isu, terjadi tanpa disengaja atau tanpa sadar. "Itu masalah sensitivitas mereka, sehingga takatla isu itu dipolitisasi tidak cepat tanggap," ujarnya.
Karena itu, ia berharap para menteri tidak berdiam diri ketika kebijakan yang berada di bawah tanggung jawab dan otoritas mereka dipolitisasi untuk menyerang Presiden Yudhoyono.
"Jangan hanya mau diam-diam saja menjadi menteri. Menjadi menterinya mau, tapi ketika Presiden diserang yang menyangkut dengan kebijakan dan otoritas mereka, itu mereka diam saja tidak mau memperbaiki," tuturnya.
Dipo pun berharap agar bagian hubungan masyarakat maupun jajaran eselon satu setiap kementerian bisa menyampaikan informasi kepada publik dengan bahasa yang merakyat dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika