REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pakar Hukum dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie, meminta pemerintah untuk tidak banyak bicara. Saat kondisi negara seperti sekarang ini, pemerintah seharusnya lebih banyak bekerja.

Pernyataan Jimly itu terkait dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kerap menyibukkan diri dengan melakukan tindakan reaktif jika ada pihak-pihak yang menyudutkan dirinya. Salah satunya, terkait ancaman organisasi Front Pembela Islam (FPI) untuk menggulingkan SBY dari tampuk kekuasaan.

“Tidak usah dipersoalkan ancaman itu. Jangan  semua pernyataan yang menyudutkan itu direaksikan,” ujar Jimly di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (17/2).

Salah satu reaksi SBY adalah terkait peristiwa bentrokan antara warga dengan kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, beberapa waktu lalu. SBY saat itu seharusnya jangan buru-buru mengaitkan pelaku kerusuhan dari organisasi masyarakat tertentu. “Nah, yang tersinggung kan FPI. Padahal, mereka tidak pernah merasa melakukan itu,” ujarnya.

Setelah merasa tersinggung, lanjut Jimly, FPI kemudian mengancam untuk menggulingkan SBY. Menurutnya, hal tersebut baru sebatas wacana dan tidak perlu dikhawatirkan. “Nggak usah didengar, diamkan saja ancaman itu,” ujarnya.

Menurutnya, SBY bisa menunjukkan wibawanya dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jika sudah seperti itu, maka dengan sendirinya SBY akan berwibawa di hadapan masyarkat. SBY tentu saja akan mendapatkan dukungan untuk terus melanjutkan kepemimpinannya tanpa perlu khawatir ada pihak-pihak yang akan menjatuhkannya.

“Yang penting pemerintah harus mengurangi bicara dan banyak bekerja. Nanti rakyat akan mendukungnya,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika