REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Prabowo Subiyanto, menilai kebijakan pemerintah yang membuka kran impor sebebas-bebasnya bagi komoditas pertanian telah mengancam masa depan petani dan kemandirian pangan nasional. Karenanya, HKTI mendesak pemerintah mencabut kebijakan itu dan menerapkan bea masuk bagi 57 produk komoditi pertanian untuk melindungi para petani Indonesia.

"Kebijakan pembebasan tarif bea masuk impor komoditi merupakan langkah tergesa-gesa dan bersifat jangka pendek. Karenanya, HKTI mendesak agar kebijakan ini segera dicabut," ujar Prabowo saat beraudiensi dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Kamis (17/2).

Prabowo menyatakan HKTI senantiasa menolak setiap kebijakan dan upaya penyelesaian masalah pemenuhan kebutuhan pangan dengan menjadikan impor pangan dan berbagai komoditi pertanian sebagai alternatif utama atau bahkan menjadi satu-satunya "obat mujarab". Menurut dia, upaya pemenuhan kebutuhan pangan dengan mengandalkan kemampuan para petani Indonesia yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro-petani serta diversifikasi pangan harus menjadi solusi andalan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara, impor pangan dan berbagai komoditi pertanian harus dijadikan pilihan terakhir dan hanya dimungkinkan bila stok pangan nasional sudah kritis. "Itu pun harus dilakukan dengan perencanaan yang komprehensif dan sifatnya temporer, bukan ritual tahunan," ujarnya.

HKTI menilai kebijakan perdagangan pemerintah yang liberal itu seringkali bertentangan dengan kebijakan revitalisasi pertanian. "Ironis, di saat pemerintah menjanjikan prioritas pembangunan pertanian melalui revitalisasi pertanian, yang terjadi justru marjinalisasi petani," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika