Rabu 16 Feb 2011 19:13 WIB

Beberapa Menteri Dinilai Jadi Beban Presiden

Rep: agung budiono/ Red: Krisman Purwoko

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Sekretaris Jendral, Saan Mustofa mengakui banyak menteri yang kinerjanya tidak maksimal. Oleh karena itu, tegas dia, daripada menjadi beban Presiden terus menerus reshuffle merupakan jalan keluar untuk meningkatkan kerja pemerintah agar lebih baik. "Tidak ada salahnya di reshuffle. Namun, yang sangat paham tentu presiden sendiri," bebernya usai Paripurna DPR, Rabu (16/2).

Saan menjelaskan, posisi partainya tidak untuk mendorong dan mendesak agar reshuffle dipercepat. Akan tetapi, pihaknya berpikir jika semakin cepat dilakukan reshuffle makan akan lebih baik. "Kami melihat ada 4 menteri yang kinerjanya belum maksima, tapi kami tidak bisa sebut," bebernya.

Disebutkannya, sebenarnya para menteri yang kinerjanya kurang maksimal telah berkali-kali diberi kesempatan, sampai sekarang bulan Februari. "Presiden sudah tahu progress reportnya, tapi para menteri itu diberi kesempatan," tukasnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok menuturkan, masuknya partai opoisisi PDI Perjuangan ke dalam kabinet SBY-Boediono masih sekedar rumor. Meski demikian, menurut dia, kualitas hubungan ke dua partai besar di Tanah Air itu  sebenarnya saling merindukan namun tidak memiliki jalan temu. "Rindu tapi belum ada jalan temu di antara keduanya," tegasnya kepada Republika.

Mubarok menjelaskan, sampai saat ini pembicaraan terkait reshuffle kabinet sudah cukup menguat, tapi ketok palu tetap ada di tangan Presiden. Dia mengungkapkan, salah satu kendala hubungan dari kedua partai itu, yakni PDI Perjuangan menunggu dilamar sedangkan Demokrat tidak ingin melamar dan sebaliknya. "PDIP mau kalau diajak, Demokrat tidak mau ngajak," tukasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Demokrat, Ruhut Sitompul,  dirinya belum mengetahui tentang kapan pastinya reshuffle akan dilaksanakan. "Meski kualitas komunikasi kami dan pak SBY baik, namun saya belum tahu kapan jadinya, karena itu hak prerogatif," tukasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement