REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG--Pemerintah berkomitmen mendorong percepatan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan paparan tentang percepatan pembangunan NTT di hadapan pegawai pemerintah dan masyarakat NTT di Aula El Tari, Kompleks Pemerintahan Pemprov NTT, Kupang, Rabu (9/2).
Presiden meminta agar pemerintah daerah NTT betul-betul memanfaatkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan daerah. Presiden juga menginginkan agar semua pihak memerhatikan implementasi perencanaan-perencanaan anggaran tersebut. "Pemerintah harus transparan, hal yang baik jelaskan yang baik, yang masih jelek juga disampaikan," kata Presiden.
Presiden menekankan pentingnya pembangunan berkesinambungan. Misalnya, pembangunan infrastruktur atau noninfrastruktur bisa dianggarkan secara tahun jamak. Hal itu agar proyek bisa selesai dengan dana besar yang dibangun dalam dua atau tiga tahun secara bertahap.
Percepatan pembangunan NTT yang diupayakan pemerintah pusat adalah peningkatan alokasi APBN untuk NTT pada 2011 mengalami kenaikan 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2010 alokasinya Rp 14,1 triliun, sedangkan 2011 menjadi Rp 16,1 triliun pada 2011. Anggaran 2011 dialokasikan untuk infrastruktur sebesar Rp 1,4 triliun, yakni waduk dan irigasi Rp409,26 miliar, Binamarga Rp 770 miliar, Cipta Karya Rp 223,16 miliar, dan tata ruang Rp 6,25 miliar.
Pengembangan sektor pertanian dialokasikan sebesar Rp 365 miliar untuk pengelolaan sekolah lapangan, pencetakan sawah baru, perluasan perkebunan kakao, jambu mete dan kopi arabika. Ada pula bantuan 658.316 ekor sapi dengan target produksi daging sapi mencapai 7.241 ton. Pengembangan lahan garam melalui proses investasi sehingga akan terdapat 11.424 hektare lahan.
Bidang perikanan kelautan mendapat alokasi anggaran Rp 252 miliar untuk pengadaan kapal tangkap, peningkatan produksi perikanan, dan juga budidaya rumput laut. Dana percepatan pembangunan di 20 kabupaten dialokasikan anggaran sebesar Rp 61,647 miliar; perlindungan dan jaminan sosial Rp 61 miliar; program kesehatan Rp 255 miliar; dan program pendidikan Rp 802,7 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
