REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sejumlah tokoh agama menilai maraknya aksi kekerasan dan mudahnya masyarakat tersulut emosi akibat akumulasi kekecewaan dan kurang tegasnya pemerintah. "Ada akumulasi kecewaan, terutama soal kesejahteraan dan penegakan hukum yang terkesan tebang pilih," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh agama di kantor PBNU, Jakarta, Selasa.
Pendeta Novel Matindas dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) berpendapat senada.
Ia menyatakan prihatin dengan aksi kekerasan yang seolah tanpa jeda. Pemerintah, katanya, jangan hanya melihat peristiwa kekerasan sebagai kasus di permukaan, tapi juga sebagai sinyal frustrasi sosial. "Ini sinyal, kami baca ini bukan insiden tapi 'by design'. Kami yakin gejala ini sudah dibaca. Kami ingin pemerintah tunjukkan sikap jelas dan tegas," katanya.
Pendapat Matindas diamini Michael Utama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang juga Sekretaris Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). "Yang kita butuhkan dari pemerintah, aparat, adalah aksi bukan wacana," katanya.
Dikatakannya, berbagai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat sangat membuat miris karena sudah mengarah ke barbarian. "Kami berharap pemerintah menjadi penyelesaian masalah, bukan bagian dari masalah," kata Up Krishnanda W dari Majelis Buddhayana Indonesia.
Siti Musdah Mulia dari ICRP khawatir berbagai kasus kekerasan yang senantiasa dipertontonkan masyarakat berdampak pada anak-anak sebagai generasi penerus. "Prihatin anak-anak di sekolah diajari nilai-nilai kebaikan, tapi di masyarakat diajari kebrutalan. Bagaimana nasib generasi mendatang karena tidak ada teladan yang baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika