REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Kerukunan Beragama, Slamet Effendy Yusuf, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah sudah sampai pada titik Zero Tolerance. Meski mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan, Slamet menjelaskan bahwa kekerasan bahkan menyebabkan kematian kepada orang-orang dengan keyakinan berbeda tidak dapat ditoleransi.
"Tanggapan kami bentrok melahirkan kekerasan sampai menyebabkan terbunuhnya anggota masyarakat tidak bisa ditoleransi. Apa pun persoalannya, ada zero tolerance terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kematian," ujar Slamet usai diskusi di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Senin (7/2).
Menurut Slamet, MUI tidak membenarkan perbuatan anarkis terhadap kelompok tertentu. Bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Slamet mengungkapkan Islam tidak membenarkan penghilangan nyawa seseorang kecuali dalam perang karena nyawa dinilai sangat berharga.
Meski begitu, Slamet tetap berpendapat bahwa Jamaah Ahmadiyah merupakan kelompok sesat menyesatkan. "Tidak hanya MUI. Muhammadiyah, NU, dan dunia islam seperti Rabithah al Islamiyah, dan OKI menegaskan Ahmadiyah sesat menyesatkan dan keluar dari islam," ungkap Slamet.
Slamet mengungkapkan berbagai tudingan yang menyatakan bahwa fatwa tersebut justru menjadi alat legitimasi kelompok masyarakat untuk menyerang Ahmadiyah hanya tuduhan. Menurutnya, dalam SKB tiga menteri sudah dijelaskan bahwa berkaitan dengan keputusan pelarangan ada di tangan pemerintah sebagai pemimpin. Slamet menjelaskan MUI sebagai bagian dari masyarakat tidak memeiliki kewenangan apa pun untuk melakukan pelarangan.
Slamet pun mengajak kepada umat islam agar melakukan dakwah kepada Jamaah Ahmadiyah agar kembali sesuai dengan ajaran Al Qur'an dan Sunnah. Namun, tuturnya, ajakan tersebut harus dilakukan dengan nasihat yang baik dan bijaksana, atau melalui forum dialog dan berargumentasi. "Tidak mungkin merubah keyakinan dengan kekerasan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika