REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, proses evakuasi udara bagi warga negara Indonesia di Mesir akan melibatkan unsur militer untuk menjamin keamanan dan kelancaran evakuasi.
"Unsur-unsur militer dan TNI akan terus kita libatkan, bukan hanya TNI-nya tapi juga seluruhnya agar evakuasi udara bisa dilaksanakan," kata Presiden Yudhoyono saat menyampaikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Presiden memberikan arahan khusus setelah memimpin rapat terbatas tentang penanganan warga negara Indonesia di Mesir. Saat memberikan keterangan, presiden didampingi oleh sejumlah menteri, antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Suhartono, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Agus Martowardojo, dan Mendiknas M Nuh.
Presiden menegaskan, pelaksana teknis evakuasi itu adalah satuan tugas khusus yang baru saja dibentuk. Satuan tugas itu dipimpin langsung anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasan Wirajuda yang juga mantan duta besar Indonesia di Mesir dan mantan menteri luar negeri.
Unsur militer juga dilibatkan dalam satuan tugas tersebut. Unsur militer dalam satgas dipimpin oleh Wakil KSAU Marsekal Madya Sukirno yang juga bertugas sebagai wakil ketua satgas.
Presiden menegaskan, proses evakuasi akan menggunakan pesawat angkut komersil dan pesawat lain yang memungkinkan. Pesawat-pesawat itu akan diberangkatkan dari tanah air menuju ke Kairo, Mesir. "Kalau perlu, malam ini berangkat ke Kairo," kata presiden.
Presiden menegaskan, pesawat-pesawat itu juga akan membawa logistik yang diperlukan oleh warga negara Indonesia. Proses penyaluran logistik dan evakuasi akan dilakukan dengan tetap membina kerjasama dengan pemerintah setempat.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan, satu pesawat sudah siap berangkat untuk mengangkut warga negara Indonesia yang berada di Mesir. Pemerintah Indonesia masih harus berkoordinasi dengan pemerintah Mesir untuk keperluan izin mendarat bagi pesawat Indonesia.
Menurut Marty, keputusan pemerintah untuk melakukan evakuasi udara berdasarkan situasi di Mesir yang sudah sangat membahayakan.
Dia menegaskan, otoritas keamanan di Mesir saat ini adalah tentara, bukan lagi polisi. Bahkan, katanya, pos polisi di dekat Kedutaan Besar Indonesia di Mesir sudah dihancurkan oleh para pengunjuk rasa.
Data terakhir Kementerian Luar Negeri menyebutkan, warga negara Indonesia yang berada di Mesir sebanyak 6.149 orang, terdiri dari 4.297 mahasiswa, 1.002 tenaga kerja, dan staf KBRI serta keluarganya. Saat ini, mereka membangun komunikasi di 20 posko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika