REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla meminta 19 politisi yang ditahan terkait dugaan suap cek perjalanan pada pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia untuk bicara jujur terutama mengenai asal dana yang diduga mengalir ke anggota dewan.

"Yang bekas menteri, bekas apa, itu mungkin harus jujur juga membuka. Terima (dana suap) darimana, itu baru akan membuka persoalan," katanya saat menghadiri seminar penutupan simposium Nasional Demokrat di Jakarta, Ahad.

Jusuf Kalla menilai, penahanan 19 politis DPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai dengan proses hukum. Terkait itu, ia meminta agar politisi DPR lainnya tidak berprasangka buruk terhadap KPK. "Semua pihak diharapkan fair dalam memandang aksi KPK yang menahan 19 politisi itu. Artinya, kalau menyangkut orang lain kita minta KPK, tapi kalau kita kena, jangan KPK. Tentu kita juga minta KPK. Jangan berpikiran apalagi bertindak tebang pilih itu," katanya.

Jusuf Kalla menambahkan, "Tapi KPK juga jangan tebang pilih. Jadi dua-duanya harus fair,".

Tentang orang-orang yang belum ditahan, baik mereka yang diduga sebagai penyuap maupun mereka yang diduga ikut menikmati suap untuk memuluskan terpilihnya Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, menurut JK posisi mereka sangat penting.

Sebelumnya, KPK menahan 19 politisi anggota DPR 1999-2004 yang menjadi tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan tersebut antara lain Paskah Suzetta dari Partai Golkar dan Panda Nababan dari PDI-Perjuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika