REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menilai kebijakan ekonomi Indonesia belum berpihak pada rakyat. Penanganan masalah cabe dan transparansi penanganan hutang negara menjadi indikasinya.
‘’Sampai sejauh ini, kalau betul berpihak kepada rakyat, bolehlah (impor) beras karena itu kebutuhan pokok. Tapi kalau cabe yang bukan bahan pokok (sampai impor)?’’ tanya Megawati, Kamis (27/1). Dia menyatakan prihatin sekali dengan masalah ini.
‘’Kelihatannya Pemerintah memang kurang atau tidak menangani permasalahan ini dengan serius dari setahun yang lalu,’’ kata Megwati. Kalau semua orang mengatakan bahwa masalah cabe karena situasi dan kondisi alam, dia mempertanyakan apakah dengan demikian maka kita harus berdiam diri. ‘’Tentunya kita hareus mencoba mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi seperti begitu,’’ tegas dia.
Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati mengatakan partainya dalam meriumuskan program terkait ekonomi selalu mengedepankan masalah ‘berdikari’. ‘’Beridiri di atas kaki sendiri. Itu sangat mungkin dilakukan,’’ ujar dia.
Saat menjabaat sebagai Presiden, tambah Megawati, dirinya sudah berusaha untuk menghentikan impor. Terutama, sebut dia, beras dan gula. ‘’Setelah itu pun (terbukti) bisa swasebada beras,’’ ujar dia. Menurut dia mencuatnya masalah cabe yang sampai menjadi salah satu faktor utama pendorong tingginya inflasi, adalah karena tidak ada usaha yang optimal untuk pengadaan cabe tersebut.
Megawati mengatakan dia telah berulang kali menyatakan bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia harus berpihak kepada rakyat. Persoalannya, sebut dia, pernyataan itu selalu dipolemikkan dengan dipertanyakan seperti apa wujud keberpihakan kepada rakyat itu. ‘’Padahal menurut saya berpihak itu dengan mudah kita lihat rujukannya pada konstitusi. Juga pada hal yang dari kesemuanya baik secara makro dan mikro kelihatan jelas ada perbaikan atau tidak,’’ tegas dia.
Megawati juga mengritik Pemerintah yang hanya selalu mengungkap angka-angka makro. ‘’Persoalannya, masalah makro itu terhitung juga tidak (bahwa) kesejahteraan harus dilihat (juga) besarnya kita bisa menyetop segala sesuatu terutama masalah hutang,’’ kata dia.
Jumlah sebenarnya hutang negara, tambah Megawati, juga tak pernah didapatkan angka pasti. “Persoalannya berapa banyak yang sudah bisa dikembalikan, bukan hanya bunganya tapi juga termasuk modalnya. Kalau betul hal-hal seperti itu bisa berkurang, menurut saya apa yang dikatakan itu betul bahwa keadaan membaik. Tapi kalau hal itu tidak dijelaskan secara transparan saya berpikir tidak seperti itu keadaannya,” papar dia.
Jika persoalan-persoalan tersebut tak mendapatkan jawaban yang transparan, menurut Megawati perbaikan ekonomi belumlah terjadi. Demikian juga keberpihakan ekonomi terhadap rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika