REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rencana kenaikan gaji presiden ditentang oleh anggota DPR. Salah satunya muncul dari mulut ketua Komisi II, Chaeruman Harahap. Ia menilai kenaikan gaji presiden sebagai sesuatu yang tidak patut.

Menurut Cheruman, munculnya rencana dari Kementrian Keuangan soal usulan untuk menaikkan gaji presiden tidaklah tepat. "Lantaran, gaji presiden itu sudah tetap dan bukan berkala seperti pegawai negeri sipil yang mengalami peningkatan gaji tiap tahunnya," jelasnya,  Rabu (26/1).

Ketua komisi yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria itu menuturkan, usulan kenaikan gaji presiden itu belumlah final. Pasalnya, ungkap Chaeruman, sampai saat ini belum ada pemberitahuan apapun dari pemerintah terkait pos kepresidenan.

"Belum final, belum ada kabar soal itu, kami di Komisi II juga mengurusi soal Kepresidenan," tandas politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan gaji 8.000 pejabat negara, di level pusat dan daerah. Termasuk, pejabat lembaga tinggi negara seperti Presiden, Ketua DPR, MPR, BPK, sampai gubernur dan bupati.

Menurut dia, penyesuaian remunerasi pejabat negara ini sudah dianggarkan sejak tiga tahun lalu, namun belum berhasil diselesaikan karena kompleksitas masalah yang tinggi. Agus mengatakan, penyesuaian remunerasi pejabat negara ini akan dimulai dari Presiden. Kemudian, baru dilanjutkan kepada pejabat tinggi lainnya.

"Semoga Presiden bisa kami yakinkan bahwa kalau seandainya penyesuaian dari pejabat negara itu tentu harus ada penyesuaian di tingkat Presiden," ujarnya. Hanya saja, Agus tidak menjelaskan besaran penyesuaian remunerasi tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika