REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar Administrasi Negara dari Universitas Indonesia, Eko Prasodjo, menilai, peningkatan kinerja tidak bisa dimulai dengan menaikkan gaji. Akan tetapi seharusnya dimulai dengan kompetisi yang sehat di dalam birokrasi itu.

"Kalau kita memulai dengan gaji, tidak akan banyak berubah. Berapa banyak uang dikasih tidak akan cukup," ujar Eko saat dihubungi Republika, Rabu (26/01). Menurutnya, gaya hidup pejabat Indonesia itu sudah tinggi, sehingga dengan menaikkan gaji bukan berarti akan mengurangi korupsi atau meningkatkan kinerja. 

Hal itu terbukti dengan mencuatnya kasus Gayus Tambunan. Kasus tersebut menunjukan bahwa reformasi birokrasi di jajaran Kementerian Keuangan yang dimulai dengan remunerasi tidak menghasilkan apa-apa. Saat ini, meskipun tampaknya gaji pejabat itu kecil, namun take home pay atau tunjangan mereka justru jauh lebih besar.

Dalam persoalan gaji ini, Eko mengatakan bahwa seharusnya ada relevansi antara target yang akan dicapai dengan kenaikan gaji yang akan dilakukan. "Tapi sampai sekarang saya melihat gaji pejabat ini tidak ada korelasinya dengan upaya memperbaiki kinerja. Belum ada ukurannya yang menunjukan akan adanya kenaikan kinerja," jelasnya.

Oleh karena itu, seharusnya sebelum memutuskan untuk menaikkan gaji pejabat, pemerintah harus memperbaiki sistem penggajian di negara ini. "Semuanya harus dalam satu mangkuk sehingga transparan berapa uang yang dibawa pulang oleh pejabat itu," kata Eko.

Jangan sampai tetap terjadi ketidaktransparanan, sehingga masyarakat tidak tahu berapa sebenarnya uang yang dibawa pulang para pejabat, termasuk tunjangannya. Kondisi yang terjadi saat ini, masyarakat hanya melihat gaji saja, sedangkan tunjangan yang nilainya jauh lebih besar, tidak pernah transparan.Kemudian dari sisi peningkatan kinerja, seharusnya ada kontrak kinerja diantara para pejabat itu.

Menteri harus menandatangani kontrak kinerja dengan presiden. Dirjen harus menandatangani kontrak dengan para menteri. Sehingga dari kontrak itu dapat dirumuskan berapa nilai kinerjanya, apakah sesuai dengan gaji yang diberikan. Selain itu, untuk bisa mempercepat reformasi birokrasi, sebaiknya pemerintah tidak berpaku pada keputusan menaikkan gaji.

Akan tetapi pemerintah harus bisa mendorong terciptanya kompetisi yang sehat antar orang-orang yang berada di dalam sistem birokrasi. "Misalnya dengan promosi yang bersifat terbuka," ujar Eko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika