REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR RI mempertimbangkan kemungkinan membahas standarisasi gaji pejabat negara. Hal itu disampaikan terkait peryataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang tak naik selama tujuh tahun.
Taufik Kurniawan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (24/1), mengemukakan, standar gaji untuk pejabat negara sebaiknya ditetapkan. "Saya menyarankan agar dibuat standarisasi gaji pejabat negara. Jangan sampai antarpejabat lembaga tinggi negara terjadi disparitas," katanya.
Menurut dia, sekarang standarisasi gaji yang paling tinggi di Kementerian Keuangan. Lalu ada gaji direksi BUMN yang melebih gaji presiden, begitu juga dengan gubernur. "Artinya, solusinya ke sana dan saya sebagai pribadi usulkan itu segera dibahas," kata dia.
Taufik yang juga Sekjen DPP PAN menyatakan akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan fraksi lain untuk membahas standarisasi gaji pejabat negara. "PAN akan menyamakan persepsi dengan teman-teman yang lain," ujar dia.
Namun Taufik menyebutkan, apa yang disampaikan Presiden bukan dalam konteks 'curhat'. "Dalam konteks kalau disebut 'curhat', itu tidak benar. Bukan 'curhat', tapi Presiden SBY menyampaikan dalam rangka untuk memberikan semangat, memberikan motivasi dan Presiden SBY mencari contoh, enggak kemana-mana, tapi ke beliau sendiri yang bertujuan meningkatkan profesionalisme," katanya.