REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Konsep ‘The Greater Jakarta’ yang pernah dilontarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan solusi untuk mengatasi beban ibu kota Jakarta. Konsep seperti ini, kata pengamat sosial dan perkotaan Andrinov Chaniago dalam diskusi ‘Visi Indonesia 2033’ di kantor Republika, Kamis, justru menyesatkan dan akan memunculkan ledakan masalah sosial yang baru.
Menurutnya, konsep The Greater Jakarta hanya memperbesar episentrum (pusat pembangunan) tunggal, yakni Jabodetabek, sementara yang harus dilakukan adalah menyebarkan pusat pembangunan secara merata ke seluruh Indonesia. “Kondisi Indonesia saat ini tidak sehat,” katanya.
Dengan mempertahankan satu episentrum pembangunan, maka pembangunan di daerah akan gagal. “Seperti program transmigrasi, para transmigran akan balik lagi ke Jawa karena episentrumnya ada di Jawa. Upaya pembangunan institusi pendidikan di daerah seperti universitas-universitas juga akan gagal karena lulusan SMA di daerah lebih tertarik kuliah di Jawa, begitu pun dosen-dosen di daerah. Padahal, pembangunan universitas di daerah ditujukan untuk memajukan daerah tersebut.
Selain itu, masih banyak masalah lain yang akan muncul jika konsep The Greater Jakarta ini diteruskan, seperti masalah daya dukung lingkungan dan matinya lahan pertanian di sekitar Subang, Purwakarta, dan Cianjur yang menjadi lokasi The Greater Jakarta.
Dari segi proses, Andrinov mengkritik lahirnya konsep The Greater Jakarta yang tanpa didului kajian ilmiah. Hal ini akan menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan bila nanti konsep The Greater Jakarta memasuki proses politik.
Bersama sejumlah akademisi, Andrinov menyiapkan sebuah konsep yang disebut Visi Indonesia 2033 untuk menyelesaikan memuncaknya beban multidimensi yang kini dipikul Jakarta sebagai ibukota.
Di antara rekomendasi tersebut adalah memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan dan membangun 53 kota kecil di luar Pulau Jawa. Pulau Kalimantan dijadikan pilihan dengan pertimbangan geografis karena berada di pusat wilayah Indonesia. ‘’Letaknya mungkin di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah. Kita belum merekomendasikan kota apa di sana yang akan dijadikan ibu kota, karena masih harus dilakukan kajian lebih lanjut.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika
