REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dalam pertemuan dengan BPK atas audit investigasi sektor hulu listrik, Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon, menjelaskan bahwa di lingkungan PLN telah terjadi inefsiensi di sektor hulu energi primer. Ia menilai tata kelola dan belanja PLN banyak terjadi pemborosan.
Pemborosan tersebut di antaranya adalah pembangkit yang seharusnya menggunakan gas atau batu bara, tetapi faktanya masih saja menggunakan BBM. "Ini tidak bisa kita biarkan," ujar Simbolon.
Terkait tata kelola yang boros, politisi PDIP itu menambahkan, DPR meminta BPK sebagai auditor negara untuk melakukan audit investigasi. Menanggapi permintaan itu, BPK memberi jawaban bahwa pada Juni nanti lembaga akan menyelesaikan audit yang diminta DPR mencakup sejumlah hal krusial di sektor hulu energi.
"Proses audit ini akan selesai akhir Juni dan diharapkan mengungkap detail serta komprehensif tentang berapa belanja energi primer di setiap item, mulai dari mesin, diselnya, batubaranya, kemudian gas hingga panas bumi yang selama ini belum pernah diungkap," ujarnya. Demikian pula dengan proyek PLTA Asahan I, menurut Simbolon, juga telah diserahkan semuanya ke BPK untuk diaudit.
Ia mengatakan selama menunggu hasil audit investigasi tersebut, DPR juga tetap melakukan proses rapat ataupun kunjungan spesifik. Kunjungan itu untuk mengetahui apakah memang ada data yang melengkapi hipotesa bahwa telah terjadi pemborosan, baik yang disengaja ataupun tidak oleh PLN.
"Di situlah kita menduga banyak ketidakbecusan dalam pengelolaan PLN. Kita tidak hanya ingin menyelesaikan persoalan di hilirnya, tapi justru berbagai persoalan yang mendasar di sektor hulu," demikian Simbolon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
