REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pembangunan baru DPR saat ini telah masuk dalam tahap finalisasi untuk ditenderkan kepada kontraktor pengembang. Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh, menyatakan kesiapannya jika pembangunan gedungan baru itu diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami akan transparan terhadap semua proses, saya sependapat jika prosesnya diawasi KPK dan BPK," jelasnya kepada wartawan di DPR, Selasa (18/1).Menurut dia, pihaknya telah berinisiatif untuk meminta KPK dan BPK dalam pengawasan gedung baru itu.
Disebutkan Nining, pihaknya saat ini sedang melakukan finalisasi untuk proses perencanaan desian geudng. Menurutnya, saat ini Setjen dengan BURT masih rapat finalisasi untuk dilanjutkan kepada proses tender. "Ya kami masih rapat-rapat dengan pemangku kepentingan dan belum tahu kapan akan tepatnya pembangunan," tuturnya.
Disebutkan Nining, Setjen DPR juga sedang memproses perencanaan dengan meminta pendapat teknis pekerjaan lanjutan. Selanjutnya, jelas dia, pihaknya juga tengah meminta analisis kebutuhan anggaran serta pendapat teknis dari kementrian PU untuk usulan multy years contract.
Nining menegaskan, jika setjen dalam hal ini hanya sebagai pelaksana dari segala keputusan yang diambil dalam BURT. "Domain kami adalah teknis, dan itu semua berdasarkan keputusan BURT," tukasnya.
Terkait berubah-ubahnya anggaran yang ditetapkan, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan Setjen DPR Sumirat menyatakan, untuk kepastian harga pembangunan gedung baru akan diketahui setelah adanya evaluasi ulang oleh Kementerian PU. Menurutnya, Kementrian PU memiliki standar harga untuk pembangunan gedung baru, di mana maksimal biayanya Rp 7 juta per meter per segi.
"Kalau kebijakan sudah keluar maka akan ditindaklanjuti. Jadi kita tunggu analisis dari Kementerian PU. Kementrian PU sangat teliti," tegasnya.
Sumirat mengakui, adanya perubahan harga gedung baru DPR yang awalnya ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun kemudian turun Rp 1,3 triliun dan diusahakan di bawah Rp 1 triliun berasal dari Kementerian PU.
"Untuk fisik Gedung baru DPR dengan luas 156.586,26 meter persegi, sebanyak 36 lantai menghabiskan biaya Rp1,138 triliun," jelasnya.
Menurut Sumirat biaya tersebut, belum termasuk furniture, IT, security sistem yang berdasarkan vendor. Semua ini diharapkan saling terintegrasi. "Jadi estimasi biayanya kita menunggu analisis PU," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika