REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Teguh Juwarno mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menolak menggunakan rumah jabatan anggota terkait dugaan ketidakberesan renovasi rumah tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya dipenuhi pihak kontraktor. "Benar bahwa kami sedang mempertimbangkan untuk menolak menerima serah terima kunci rumah jabatan anggota (RJA). Ini karena kami melihat langsung banyaknya ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek renovasi itu," kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/1).
Ia menegaskan bahwa menjadi tugas anggota DPR untuk mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana APBN, sehingga sangat tidak masuk akal jika anggota-anggota DPR yang melakukan fungsi pengawasan tersebut tidak bisa mengawasi penggunaan anggaran di lingkungannya sendiri. "Selain itu, alasan kami menolak itu adalah karena tugas kami untuk mengawasi penggunaan dana APBN. Sangat aneh jika kami justru membiarkan ketidakberesan di depan mata kami sendiri, di rumah kami sendiri 'kan?," katanya.
Teguh pun mencontohkan bagaimana nilai renovasi yang sudah begitu tinggi, yaitu sekitar Rp900 juta per unit rumah, namun dihasilkan rumah minimalis dalam arti yang sesungguhnya. "Kalau sekarang 'kan trennya itu rumah didesain minimalis, bukan bahannya yang minimalis. Nah rumah jabatan anggota yang kami terima itu lebih banyak bahannya yang minimalis dan tidak sesuai standar dan spesifikasi yang telah disetujui," katanya.
Teguh mengaku telah melihat langsung rumah yang telah selesai di renovasi. "Bagaimana lantai rumah yang seharusnya menggunakan marmer berkualitas tinggi, tapi dalam pelaksanaannya hanya menggunakan marmer murahan," katanya.
Ia menyatakan tahu harga marmer itu tidak sesuai dengan harga yang sesuai spesifikasi yang seharusnya digunakan marmer berkualitas. Belum lagi spesifikasi mebel maupun cat bangunan yang sama sekali terlihat seperti produk-produk murahan. Karena itu, ia mengharapkan BPK dalam tugasnya juga dapat melakukan audit investigasi terhadap proyek renovasi rumah jabatan anggota tersebut.
"Kita mau ketika rumah diserahkan, maka selain rumah yang kami akan tempati tersebut sesuai dengan spesikasinya, juga tidak meninggalkan masalah dan bebas dari segala macam permainan proyek. Kita akan terima kunci kalau segala sesuatunya beres termasuk pelaksanaan proyek tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika