REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan, pertemuan antara pemerintah dengan para tokoh agama harus dilakukan secara rutin. Menurutnya, pemerintah tak perlu menggelar pertemuan yang mendadak dan sifatnya klarifikasi. “Pemerintah harusnya rutin menggelar pertemuan dengan para tokoh agama. Pertemuan seperti itu tidak perlu mendadak ntuk dilakukan,” ujar Pramono kepada sejumlah wartawan di gedung DPR, Senin (17/1).

Dengan adanya pertemuan rutin, dia berharap komunikasi yang terbina akan semakin baik. Dia menambahkan, pandangan tokoh agama sangat penting karena merupakan suara umat. Karna itu, kritik yang disampaikan oleh para tokoh agama kepada pemerintah dinilai Pramono mewakili pandangan masyarakat. “Apa yang jadi suara agamawan adalah suara umat. Suara umat tercermin dari suara publik,” katanya.

Menurut pria yang juga petinggi teras PDIP itu, kritik yang dilontarkan para tokoh agama tentang kebohongan yang dilakukan pemerintah adalah sebuah hal yang serius. Hal itu dapat menjadi stigma yang akan mengganggu pemerintah. “Kata bohong itu menjadi steriotipe yang sangat mengganggu pemerintah. Kita tahu dalam budaya timur bohong itu adalah suatu yang serius dan menjadi hal yang pantang untuk dilakukan,” katanya

Untuk itu dia meminta pemerintah untuk merespon kritik dari para tokoh agama dengan kerja nyata. “Untuk menjawab hal itu, janji yang suidah diucapkan pemerintah harus diwujudkan,” tambahnya.

Terkait persoalan ini, Pramono mengaku DPR tidak tertarik untuk campur tangan. Menurutnya, dewan tidak berniat untuk mengundang tokoh agama untuk membicarakan kritik yang disampaikan pada pemerintah. “DPR adalah lembaga politik. Jika kami ikut membahas hal ini maka kami menarik hal ini ke politik. Kami kira tak perlu hal itu dilakukan,” pungkasnya

Rencananya pemerintah akan menggelar pertemuan dengan para tokoh agama pada Senin (17/1) sore. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendengar pendapat dan kritik dari para tokoh dari lintas agama itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika