REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah tidak perlu sikapi dengan retorika pernyataan tokoh lintas agama agar menghentikan segala bentuk kebohongan yang melukai hati nurani masyarakat dan bertentangan dengan konstitusi. "Tidak perlu dengan retorika, tapi sikapi dengan wajar-wajar saja. Kita menyampaikan hal ini penuh tanggung jawab dan niat baik. Kami minta pemerintah mensikapi dengan rasional," kata Abdul di Jakarta, Jumat.
Usai menghadiri acara "Dengar Pendapat Publik; Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan" di Kantor PGI, Jakarta, dia mengatakan, data yang disampaikan badan pekerja gerakan tokoh lintas agama sesuai dengan kenyataan yang ada. "Kalau data kami salah, salahnya di mana. Kalau pernyataan kami kurang etis, etisnya bagaimana. Konsekuensi dalam sebuah sistem demokrasi adalah kebebasan dalam menyatakan pendapat," katanya.
Abdul mengatakan, seharusnya DPR bisa mengklarifikasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai data-data yang disampaikan oleh para tokoh lintas agama. "Mengenal hal seperti ini saya anggap DPR perlu meminta Presiden SBY untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataannya karena ada komentar dari beberapa tokoh masyarakat bahwa Presiden telah melakukan kebohongan," jelasnya.
Ia menyebutkan, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, seorang mantan Presiden AS Bill Clinton pernah bermasalah dengan Monica Lewinsky. Namun, yang mejadi masalah bagi warga AS sendiri adalah soal kejujurannya bukan soal perselingkuhannya.
Ia menilai para tokoh lintas agama "turun tangan" dengan memberi pernyataan lantaran para politisinya diam saja. "Padahal, seharusnya yang mengkritisi pemerintah adalah DPR, tapi mereka diam saja, sehingga tokoh lintas agama angkat bicara," tuturnya.
Oleh karena itu, para tokoh lintas agama menawarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu guna menyampaikan pandangan-pandangan soal permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini.
"Tokoh lintas agama siap menyampaikan pandangan-pandangannya, hanya saja yang harus memanggil Presiden SBY sendiri," katanya.
Presiden ingin bertemu
Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu dengan tokoh lintas agama untuk membicarakan hal tersebut. "Komunikasi sudah berlangsung melalui telepon dengan tokoh lintas agama, tetapi akan ditemukan dalam waktu dekat ini," katanya.
Menurut dia, Presiden SBY sebenarnya ingin bertemu dengan tokoh lintas agama dan sudah lama ditunggu-tunggu. Pertemuan dengan tokoh lintas agama, lanjut dia, bukan berarti Presiden cemas dengan pernyataan tersebut, namun rasa hormat Presiden terhadap para ulama dan para pemimpin agama.
"Kalau sudah ada tokoh agama berbicara, berarti ada yang kurang pas dan keliru. Oleh karena itu, Presiden ingin memastikannya dengan menugaskan saya untuk melihat dokumen tentang kebohongan pemerintah seperti apa. Namun, ternyata dokumen tersebut belum ada," katanya.
Menurut dia, pernyataan tokoh lintas dianggap penting karena ada sangkaan yang sangat serius, dimana pemerintah dituduh berbohong. "Bukan hal yang remeh bagi sebuah pemerintahan yang memiliki komitmen bisa sesuai dengan janjinya. Bila ke depannya ada kekurangan, bahkan kegagalan mungkin Presiden SBY bersedia untuk menerimanya," katanya.
Presiden dan jajaran pemerintahan menolak bila dikatakan berbohong karena berbohong itu artinya secara aktif memelintir kenyataan dan fakta, tegasnya. Sebelumnya, para tokoh lintas agama meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kebohongan yang melukai hati nurani masyarakat dan bertentangan dengan konstitusi.
"Segala bentuk kebohongan harus dihentikan. Undang-undang tidak lagi menjadi acuan dalam menjalankan bangsa dan negara," kata Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif di Jakarta, Senin.
Sembilan tokoh lintas agama berkumpul di kantor PP Muhammadiyah untuk menyampaikan pernyataan pencanangan tahun perlawanan terhadap kebohongan. Para tokoh agama tersebut di antaranya Bikkhu Pannyavaro Mahathera, Pendeta Andreas A Yewangoe, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, KH Shalahuddin Wahid dan Romo Magnis Suseno.
Beberapa hal yang dianggap sebagai kebohongan pemerintah seperti bidang ekonomi, penegakan HAM, kasus lapindo, kebebasan beragama, perlindungan terhadap pekerja migran dan pemberantasan korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika