REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar menyatakan wacana dirinya "nyapres" atau maju dalam pencapresan berpasangan dengan Ani Yudhoyono masih jauh. "Itu (maju dalam pencapresan dengan Ani Yudhoyono) masih jauh dan belum dibahas, tapi kalau PKB diajak ya siap saja," katanya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PKB se-Indonesia di Surabaya, Kamis petang.
Di hadapan Ketua dan Sekretaris dari 28 DPW PKB se-Indonesia yang hadir dalam rakor untuk persiapan verifikasi parpol itu, ia menyatakan PKB sudah siap menjadi partai pemenang melalui peningkatan soliditas dan kualitas sumber daya manusia. "Kami juga meningkatkan leadership dan menyiapkan serangkaian program untuk menyapa konstituen, karena itu saya siap turun ke daerah-daerah," kata Menakertrans itu.
Selain itu, dirinya juga sedang menjajaki kerja sama dengan parpol lain untuk "menghimpun tulang berserakan", seperti kedekatannya dengan wakil ketua PBR, pimpinan FUI, PNUI, dan bahkan petinggi PKNU KH Makruf Amin dan Alwi Shihab. "Ya, saya memang masih ada sedikit masalah dengan sepupu (Yenny Wahid) dan bibi (Hj Lily Chadijah Wahid), tapi abaikan saja. Kalau mereka mau masuk, kita wellcome saja, asalkan mereka masuk dengan sopan santun. Kita tunggu saja," katanya.
Ia menilai perpecahan dirinya dengan sepupu dan bibi itu merupakan episode untuk memacu diri dan mendorong sejumlah politisi PKB menjadi terkenal, seperti Marwan Ja'far dan Abdul Karding.
"Tapi, saya minta teman-teman untuk meningkatkan kapasitas diri. Jangan sampai bisa terkenal, karena ada konflik saja," katanya, didampingi Sekjen DPP PKB H Imam Nahrawi yang masih merangkap Ketua DPW PKB Jatim.
Terkait kesiapan PKB dalam verifikasi yang ditingkatkan menjadi 100 persen untuk tingkat DPW (provinsi), 75 persen untuk DPC (kabupaten/kota), dan 50 persen untuk PAC (kecamatan), ia menyatakan PKB sudah sangat siap. "Nggak ada masalah, kami sudah sangat siap. Verifikasi itu hanya refresh saja, karena mungkin ada beberapa surat camat yang belum ada, tapi PKB sudah ada sampai ke tingkat desa, termasuk di luar Jawa," katanya.
Oleh karena itu, katanya, PKB sangat siap bila "parliamentary treshold" atau PT (ambang batas perolehan suara untuk mendapatkan kursi di parlemen) ditetapkan sebesar 5 persen. "Dalam kondisi pahit saja, kami mampu meraih suara 5 persen, apalagi kalau siap sejak awal. Tapi, kami harus solider dengan sesama parpol papan tengah, karena itu PT seharusnya bertahap, sehingga dari 2,5 persen ke 3,5 persen, jangan langsung 5 persen," katanya.
Sementara itu, Sekjen DPP PKB H Imam Nahrawi menyatakan verifikasi parpol hendaknya dipahami bukan sekedar soal administrasi, tapi merupakan cek untuk pemenangan Pemilu. "Karena itu, DPW PKB se-Indonesia harus menuntaskan persoalan status kepengurusan, kantor, papan nama, dan sejenisnya. Data semuanya harus siap pada 20 Februari untuk cek awal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika