REPUBLIKA.CO.ID,Perseteruan antara Pemerintah India dan Research In Motion (RIM) sejak Agustus 2010 lalu menjadi salah contoh bagaimana tarik menarik yang kuat antara kepentingan bisnis dan keamanan. Pemerintah India menuntut RIM agar membuka semua akses pada layanan BlackBerry Messenger (BBM) dan push email.
Pemerintah India khawatir layanan pesan antarpelanggan telepon pintar Blackberry yang terlindungi sistem enkripsi data itu bisa digunakan para pelaku kejahatan seperti teroris, karena jaringan itu sukar disadap oleh intelijen. Karena itu, New Delhi bahkan menuntut diberi kunci enkripsi jaringan Blackberry atau RIM menghadapi ancaman pemblokiran.
Sikap India ini senada dengan Pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengeluarkan tuntutan yang sama. Namun, RIM masih menolak permintaan ketiga negara ini karena hendak mempertahankan privasi para pelanggannya di India yang kebanyakan dari segmen korporat.
RIM melayani 41 juta pelanggan di 91 negara melalui kerja sama dengan lebih dari 500 perusahaan operator telekomunikasi. Tekanan yang datang dari India yang hanya punya satu juta pelanggan Blackberry telah menekan harga saham perusahaan yang berbasis di Waterloo, Ontario, Kanada itu. Dihitung dari awal tahun sampai akhir Agustus 2010, harga saham RIM yang diperdagangkan di bursa Nasdaq, New York, jatuh 31 persen. Maklum, India adalah pasar telepon seluler terbesar kedua di dunia.
Kini, RIM menghadapi tekanan yang sama dari Pemerintah Indonesia yang mengajukan tuntutan yang sama dengan India dengan pertimbangan pajak dan juga keamanan. Padahal pelanggan Blackberry di Indonesia dua kali lipat India dengan pasar telepon seluler lebih dari 180 juta orang. Selain meminta RIM membuka perwakilan dan menempatkan server di Indonesia agar bisa dipajaki, Pemerintah Indonesia juga menuntut akses data kepada RIM bagi upaya penegakan hukum. Bila tuntutan ini tak dipenuhi, RIM bisa menghadapi risiko pemblokiran pada Januari 2011.
Kepentingan penegakan hukum
Tuntutan yang digaungkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring ini disambut baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ''Kalau upaya itu bisa memberikan kemudahan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan, mengapa tidak,?'' kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, Rabu (12/1).
Selama ini KPK memiliki teknologi sendiri untuk melakukan upaya penyelidikan. Di antaranya adalah teknologi penyadapan telepon selular yang menggunakan jasa operator lokal. Namun, jika orang yang dibidik menggunakan Blackberry, maka KPK sulit untuk melakukan penyelidikan itu karena pusat data Blackberry berada di Kanada.
Selama ini penyadapan pengguna Blackberry hanya bisa dilakukan terhadap percakapan telepon yang menggunakan saluran operator telekomunikasi di Indonesia. Namun bila para pelaku menggunakan fasilitas BBM yang terenkripsi (diacak), aparat hukum akan mengalami kesulitan membuka datanya karena tak punya kunci enkripsi. Kunci pembuka data itu terdapat pada handset Blackberry yang ada di tiap pelanggan.
Tak hanya KPK saja yang melakukan pelacakan tersangka kejahatan melalui penyadapan. Polri juga demikian. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, pola komunikasi yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan Blackberry dapat dijadikan alat bukti. ''Banyak pelaku kejahatan menggunakan Blackberry,'' kata Boy.
Namun, Polri belum bisa menggunakan pola komunikasi dalam Blackberry untuk dijadikan alat penyidikan karena tak bisa mengaksesnya langsung. Polri harus meminta izin kepada RIM yang servernya di Kanada.
Kejaksaan Agung juga mulai ikut bergabung dalam liga pengguna alat penyadap saluran telekomunikasi dan kini sedang menyusun standar operasi serta prosedur penggunaannya.
Ketika ditanya apakah alat penyadap Kejaksaan Agung mampu menembus jaringan Blackberry yang terenkripsi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap mengaku tak tahu. ''Tunggu dulu barangnya operasionalnya nanti,'' ungkapnya.
Lokasi server tak penting
Sementara itu, pakar teknologi informasi Onno W Purbo menilai upaya pemerintah untuk memindahkan server RIM ke Indonesia tak punya landasan kuat jika ditilik dari segi kemudahan akses data jaringan Blackberry demi kepentingan keamanan. Menurutnya, untuk bisa mengakses server tak mengharuskan fisik server itu harus ada di negara yang sama dengan pengakses.
''Bagi kita yang ada di dunia komputer dan internet, lokasi server gak penting. Yang penting kita dikasih user name dan password buat akses ke server,'' kata mantan dosen ITB ini. ''Jadi, aneh saja mindahin server cuma gara-gara mau melakukan sniffing (penyadapan).''
Hingga kini tarik ulur antara RIM dan Pemerintah India masih berlangsung. Sempat beredar kabar bahwa RIM menawarkan Pemerintah India sebuah program untuk dapat melacak dan membaca pesan di layanan BBM. Namun, pada akhir Desember lalu juru bicara RIM kepada koran Guardian membantah telah memberikan akses dari pintu belakang kepada Pemerintah India meskipun kemungkinan memperbolehkan akses data untuk kepentingan hukum. Entah bagaimana di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika