REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Tidak adanya aksi segera dari pemerintah membuat masyarakat melakukan aksi penggalangan dana mandiri untuk membantu memulangkan 200 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terlantar di Arab Saudi.
'Gerakan Rp 1.000 untuk Pemulangan TKI Terlantar', yang memulai aksinya di Bunderan HI, Rabu (12/1), itu digagas oleh Migrant Care dan didukung berbagai kalangan yang ikut peduli dengan nasib TKI.
"Dibutuhkan sekitar Rp 1,7 miliar untuk memulangkan ke-200 TKI dari Arab itu," kata Direktur Migrant Care Anis Hidayah ketika ditemui di Bunderan HI, Rabu (12/1).
Anis mengaku optimis dana sejumlah itu akan dapat terkumpul dari gerakan yang akan berlangsung selama seminggu ke depan. Pemerintah disebutnya seharusnya dapat menyediakan dana tersebut, karena jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan anggaran dinas kepresidenan misalnya.
"Jumlah Rp 1,7 miliar itu hanya 0,9 persen dari anggaran SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) ke luar negeri," ujar Anis.
Sekitar 100 orang relawan berkeliling di sekitar Bunderan HI menyodorkan kotak-kotak sumbangan kepada pengguna jalan. Dalam waktu sekitar satu jam, Anis menyebut antusiasme warga yang melintas sangat besar. "Tidak hanya pengguna mobil pribadi tapi penumpang taksi, supir, tukang ojek, supir truk juga dengan antusias menyumbang," ujarnya.
Anis menyebut gerakan itu 'terpaksa' ia lakukan mengingat para TKI yang terlantar di Arab Saudi telah tiga bulan bertahan hidup di kolong jembatan dalam kondisi memprihatinkan. "Apapun status mereka, mereka tetaplah warga negara Indonesia. Secara konstitusional negara tetap punya kewajiban untuk memulangkan mereka," tegasnya.
Namun hingga kini ia melihat belum ada upaya mobilisasi anggaran untuk pemulangan mereka oleh pemerintah sehingga kalangan masyarakat sipil mengambil tindakan sendiri. "Ironisnya, setiap tahun TKI menyumbangkan penghasilan negara bukan pajak sebesar Rp 600 miliar dari biaya perlindungan 15 dolar AS yang dibayarkan sebelum berangkat," katanya.
Ditambah dengan penghasilan devisa dari seluruh TKI yang diperkirakan mencapai 7,15 miliar dolar AS, Anis menyebut sudah sepatutnya pemerintah memberi perhatian seperti melakukan pemulangan mereka yang terlantar di luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika