REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Fraksi PKS DPR, Yudi Widiana Adia, mengkritik pemerintah yang dinilai tidak memiliki perencanaan jelas. Ia terutama menyoroti penundaan kenaikan tarif kelas ekonomi.

Dalam siaran pers Humas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR di Jakarta, Selasa, Yudi Widiana Adia, mengkritik alasan pemerintah menunda kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi --setelah sempat dinaikkan selama satu hari (8/1). Penundaan dilakukan setelah pemerintah mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Yudi menilai itu tak perlu terjadi seandainya pemerintah mempunyai perencanaan dalam rumusan kebijakan publik bidang layanan kereta api. Seharusnya, katanya, sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah sudah mendengarkan aspirasi berbagai pihak dan melihat secara riil kondisi rakyat. Namun yang terjadi, pemerintah terburu-buru mengeluarkan kebijakan tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam pandangan Yudi, ketidakmampuan pemerintah untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang layanan kereta api, membuat posisi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) kian tersudut. Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik, sedangkan pemerintah mendesak peningkatan keuntungan maksimal tanpa memberi subsidi memadai..

"Sudah saatnya pemerintah lebih menekankan pada kebijakan penyediaan sistem pendukung pelayanan kereta api yang lebih baik bagi masyarakat. Jadi, tidak hanya terpaku pada kebijakan-kebijakan seputar tarif semata," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika